Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download

Add caption

Dalam perhelatan World Islamic Economic Forum (WIEF) ke 12 di Jakarta belum lama ini, ada salah satu pekerjaan rumah yang menuntut beberapa pihak yang terlibat aktif dalam Policy Roundtable Discussion (PRD) dalam acara tersebut adalah merumuskan dan mengoperasionalkan lima pilar program IDB dalam rangka merealisasikan dan mensukseskan program IMPACT (Islamic Microfinance for Poverty Alleviation and Capacity Transfer) Islamic Development Bank (IDB).
Kelima pilar IMPACT itu adalah regulasi dan standarisasi kebijakan, operasional, teknologi, monitoring dan evaluasi, serta ad vo kasi. Forum diskusi yang mengangkat tema Enabling Regulatory Environment for Islamic Microfinance Institutions tersebut memiliki target penting agar lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di masing-masing anggota IDB memiliki peran yang signifikan agar jargon IMPACT bisa terealisasi dengan baik dalam kerangka lima pilar tersebut.
Salah satu pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana merumuskan standarisasi kebijakan dalam rangka memperkuat peran sentral LKMS dengan latar belakang beragam masing-masing negara anggota IDB; kerangka kebijakan yang vis-a-vis menegaskan perbedaan antara LKMS dengan lembaga keuangan mikro konvensional.
Dengan latar belakang sosio-politik yang berbeda tentunya bukan pekerjaan mudah untuk merumuskan standarisasi kebijakan LKMS tersebut. Belum lagi penggunaan kata mikro seringkali memicu perdebatan. Dalam konteks regulasi Indonesia misalnya, perdebatan bisa muncul di seputar siapa yang "layak" untuk menjadi nasabah dalam kerangka regulasi otoritas jasa keuangan (OJK) atau anggota dalam kerangka regulasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
Di Indonesia sendiri ketika muncul kata pengentasan kemiskinan, maka ada potensi perluasan klasifikasi nasabah atau anggota; dari masyarakat yang unbankable ke masyarakat miskin yang unbmtable (the poorest of the poor). Untuk masyarakat yang tergolong miskin, jangankan mendapatkan pelayanan keuangan dari bank, pelayanan keuangan dari BMT (Baytul Mal wat Tamwil) dan sejenisnya saja mungkin tidak layak.
Oleh karena itulah, ketika berbicara masalah pengentasan kemiskinan harus bermula dari definisi kemiskinan yang dimaksud. Dalam Islam, kemiskinan tidak hanya dipandang dari dimensi materi atau ekonomi saja, tapi termasuk isu-isu ketidakberdayaan dari dimensi non-ekonomi; seperti literasi keuangan yang buruk, pesimis, pasif, tidak memiliki skill, integritas, dan lain-lain.
Terlepas dari ikhtilaf mengenai "subjek pelayanan" keuangan, beberapa pa kar yang terlibat dalam PRD sepakat bahwa ketika LKMS di masing-masing negara memiliki target untuk merealisasikan jargon IMPACT, paling tidak harus merujuk ke empat isu utama dalam kerangka kebijakannya; fungsi pemberdayaan (baytut tamkin), fungsi sosial-ekonomi (baytul mal), fungsi bisnis (baytut tamwil), dan fungsi proteksi (baytut ta'min) dengan memastikan setiap fungsi tersebut patuh syariah.
Pilihan LKMS yang mengusung target pengentasan kemiskinan dari pengentasan non-materi bisa berawal dari upaya mengoptimalkan fungsi pemberdayaan (baytut tamkin). Dari perspektif pemberdayaan ini, negara-negara anggota IDB diharapkan mampu merumuskan kerangka kebijakannya yang mendukung fungsi pemberdayaan ini bisa di lakukan oleh LKMS. Penggunaan instrumen filantropi Islam seperti ZISWAF perlu mendapatkan ruang yang luas agar bisa diberdayakan dalam rangka mengoptimalkan fungsi pemberdayaan LKMS tersebut.
Kedua, fungsi sosial-ekonomi (baytul mal), bisa diterapkan sebagai tahap an masyarakat yang tergolong miskin untuk bisa mandiri dan memiliki kemampuan untuk bisa masuk pada ta hapan dimana dia layak untuk mendapatkan pelayanan keuangan yang berbasis akad bisnis. Masyarakat miskin belajar untuk amanah ketika diberikan layanan keuangan dalam bentuk pinjaman (qardh). Tidak ada kewajiban untuk menambah jumlah tertentu dari pinjaman yang didapatkan kecuali sejumlah uang pinjaman yang dia terima dari LKMS. Pada tahapan ini, bisa juga mengoptimalkan penggunaan dana ZISWAF.
Tantangannya adalah, bagaimana LKMS bisa memilah mana masyarakat yang betul-betul dinilai amanah setelah "lulus" dari tahapan fungsi pemberdayaan non-materi dari LKMS.
Ketiga, fungsi bisnis (baytut tamwil) LKMS bisa menjadi katalisator bagi masyarakat miskin menuju masyarakat yang berdaya dari sisi materi/ekonomi. Tahapan ini menjadi sebuah proses dimana masyarakat miskin bisa memulai hidupnya dengan mandiri secara ekonomi dan layak naik kelas untuk mendapat kan pelayanan keuangan dengan akad atau kontrak bisnis. Perpaduan antara berdaya secara non-ekonomi (integritas) dan ekonomi itulah yang bisa dikatakan bebas dari kemiskinan secara paripurna.
Masyarakat miskin dengan integritas yang kokoh, akan mengantarkan dia sebagai sosok individu yang gemar berinfaq. Ketiga fungsi di atas sangat erat kaitannya dengan upaya IDB untuk melakukan transfer kapasitas (transfer of capacity) bagi masyarakat yang tergolong miskin. Keempat, fungsi proteksi (baytut ta'min) yang tidak bisa dipisahkan dalam seluruh proses pelayanan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh LKMS.
Seluruh tahapan yang dilakoni oleh LKMS memiliki risikonya masing-masing, terutama ketika menyangkut kontrak atau akad bisnis. Islam mengajarkan perlunya melakukan mitigasi risiko baik itu dalam kontrak yang mengedepankan tujuan sosial, apalagi menyangkut tujuan bisnis. Disinilah perlunya kerangka kebijakan yang mengakomodir fungsi proteksi bagi LKMS.
Pesan dari keempat fungsi di atas adalah perlunya standarisasi kebijakan LKMS yang integratif bagi negara-negara anggota IDB dalam rangka pengentasan kemiskinan dan transfer kapasitas. Konsekwensi logis dari kebijakan integratif ini berdampak pada model kebijakan pengawasan yang integratif pula.
Kerangka kebijakan yang integratif ini senada dengan definisi keuangan mikro yang dinyatakan United Nation bahwa keuangan mikro adalah lebih dari sekedar simpanan dan pinjaman. Pelayanan ke uang an mikro meliputi dwifungsi peran, yaitu intermediasi sosial dan keuangan. Wallahu a'lam.  [islamaktual/rol]


Dr Yulizar D. Sanrego

Peneliti, Pusat Studi & Pengembangan Ekonomi & Keuangan Islam Pesantren (PUSPEKIN) Universitas Darussalam Gontor

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

1 comments:

  1. Saya tertarik dengan tulisan anda mengenai STANDARISASI KEBIJAKAN KEUANGAN MIKRO SYARIAH DUNIA
    Saya juga mempunyai tulisan yang sejenis yang bisa anda kunjungi di
    pasar modal

    ReplyDelete

Visit Us


Top