Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


Perilaku Seks Menyimpang (PSM) mutlak diharamkan dalam Islam. Karena perilaku inilah, al-Qur’an menyebut kaum Nabi Luth sebagai kaum yang keterlaluan/berlebihan (musrifun), melampaui batas (‘adun), dan jahil (lihat QS 7:81; QS 26:166; QS 27:55). Kata “israf” yang membentuk kata “musrifun” berarti perilaku yang melebihi batas kepatutan. Lawan katanya adalah “iqtisad” (sederhana).
Al-Qur’an mengisahkan bahwa kejahatan seksual kaum Nabi Luth adalah jenis kemungkaran yang belum dilakukan umat sebelumnya, sehingga ia disebut “bid’ah al-ma’ashi” (jamak dari maksiat). Keburukan perilaku ini telah melampaui batas akhir suatu tindak kejahatan. Maka tidak berlebihan jika mereka disifati jahil, karena telah menganggap baik sesuatu yang semestinya tercela.
Namun belakangan ini sekelompok aktivis HAM-liberal sangat giat melakukan pembelaan terhadap komunitas PSM dari segala sisi; baik dari sisi agama, budaya, hukum maupun pendidikan. Dari sisi agama, ada yang merelatifkan keharaman PSM dan menganggapnya masalah khilafiyah dalam fikih. Tidak disebutkannya jenis hukuman PSM dalam al-Qur’an dijadikan salah satu dalih memburamkan keharamannya.
Jika setiap perbuatan tercela yang tidak didetailkan hukumannya dalam al-Qur’an bisa diragukan, bagaimana dengan memukul orangtua dan menggunjing orang? Siapapun tidak akan menghalalkan perilaku-perilaku di atas gara-gara tidak menemukan jenis hukumannya dalam al-Qur’an. Sangat sulit dipercaya jika ada orang sehat yang mengampanyekan hak menggunjing orang lain dengan dalih HAM dan kemaslahatan.
Pandangan liberal tentang ide keislaman yang lebih akomodatif dan humanis terhadap kaum homo sejatinya telah merusak ajaran Islam itu sendiri. Sebab bagaimana mungkin bisa dibenarkan logika yang mengatakan: “Yang penting bertakwa dan ber-fastabiqul khairat, apapun orientasi seksualnya”. Sungguh sebuah logika yang dangkal dan terjungkal. Mirip keyakinan sekte Murji’ah, bahwa kemaksiatan tidak mempengaruhi kualitas keimanan.
Belajar Dari Thailand
Meskipun Thailand seringkali dipromosikan sebagai surga kaum homo dan toleran terhadap budaya PSM, tetapi hal itu tidak menghentikan tuntutan aktivis untuk meraih “hak” yang lebih. Penerimaan terhadap PSM secara nasional justru menggiatkan para aktivis untuk mendesak negara agar menindak masyarakat yang masih diskriminatif dan memandang tabu PSM, khususnya masyarakat pedesaan dan pihak keluarga.
Ada beberapa fakta menarik tentang perkembangan PSM dalam “Being LGBT in Asia: Thailand Country Report” (2014). Beberapa fakta tersebut bisa menjadi pelajaran agar tidak merambah ke NKRI. Sebab agenda globalisasi homoseks di Asia didukung dana 8 juta USD (Rp 107,8 M).
Menikmati kebebasan berekspresi dan didukung konstitusi Thailand yang melegalkan sodomi serta melarang diskriminasi, tidak membuat pegiat PSM puas. Bahkan mereka menuntut payung hukum yang khusus melindungi orientasi seksual dan identitas gender. Mereka juga memprotes larangan bagi wanita transgender untuk mengubah identitas jenis kelamin dalam KTP dan mengkritik hukum perkawinan yang didasari struktur gender dan sistem keluarga tradisional.
Pernyataan Kementerian Kesehatan pada 29 Januari 2002 bahwa homoseksual tidak lagi dianggap sebagai penyakit jiwa, justru membuat aktivis PSM sibuk melarang perbedaan, khususnya bagi yang masih menganggap transeksual tidak normal dan tidak sehat secara psikologis (pathologized). Di samping itu mereka juga menuntut penggantian buku teks di sekolah yang menggambarkan PSM sebagai orientasi yang tidak wajar.
Dengan semangat pantang berpuas hati, beberapa “prestasi” telah diraih, diantaranya: (i) Dicabutnya peraturan dari Rajabhat Institute Council (12/1996) yang melarang orang homo mendaftar di semua institut keguruan. Sebab PSM saat itu dianggap menyimpang dan tidak patut menjadi calon guru. (ii) Kemenkominfo Thailand telah menarik imbauannya yang meminta semua televisi untuk tidak menampilkan waria dan transeksual (27/4/1999), meskipun imbauan itu demi mencegah anak-anak meniru perilaku PSM.
Poin berikutnya; (iii) Pada tahun 2007 dilakukan definisi ulang arti pemerkosaan yang tidak terbatas laki-laki kepada perempuan, tetapi juga kepada sesama laki-laki. Di Amerika Serikat, pegiat PSM juga memprotes penggunaan istilah “sodomi” dan menuntut diganti dengan istilah “pemerkosaan” baik korbannya laki-laki maupun perempuan, agar tidak terjadi double standard terhadap PSM. (iv) Pada 21 Agustus 2013 Universitas Ramkhamhaeng menjadi universitas pertama yang membolehkan mahasiswa berpakaian menurut jenis kelamin pilihan mereka.
Hingga kini strategi advokasi untuk melawan stigma berbasis agama dan norma yang melekat pada orientasi PSM terus disusun hingga tercapainya kesetaraan di segala bidang. Maka globalisasi PSM adalah gerakan yang tidak bisa dipandang remeh. Negara tidak boleh mengambil sikap netral diantara yang haq dan bathil dengan dalih HAM, kebebasan dan fakta sosial. Sebab tidak semua fakta sosial harus dilestarikan.

“Nyatakanlah kebenaran, bukan membenarkan kenyataan”, demikianlah nasehat KH. Hasan Abdullah Sahal. Sekali ruang untuk PSM dibuka, maka imbasnya negara harus merombak tata hukum, pendidikan, sosial, sipil dan agama untuk menopang eksistensi PSM. Wallahu a’lam wa ahkam. [islamaktual/alfalah/henrishalahuddin}

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment

Visit Us


Top