Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


Pemberian remisi kepada koruptor dengan alasan pengurangan kepadatan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kembali menimbulkan polemik. Banyak yang menilai bahwa alasan yang dipakai untuk pemberian remisi adalah mengada-ada. Tak luput organisasi islam terbesar di Indonesia Muhammadiyah juga mengeluarkan pendapat mengenai hal ini.
Dr. Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah membenarkan kalau semua orang memang memiliki hak untuk mendapatkan remisi. Tetapi menurut Haedar, remisi tidak perlu diberikan kepada para tahanan yang melakukan kejahatan berat, salah satunya korupsi.
"Untuk kejahatan besar seperti koruptor, narkoba dan kekerasan sadis sebaiknya tidak memperoleh remisi," kata Haedar di Jakarta, Kamis (18/8) dikutip dari republika.co.id.
Haedar menegaskan, langkah itu harus dilakukan pemangku kebijakan sebagai pembuktian kalau pemerintah memang memiliki komitmen moral untuk berpihak kepada penegakan hukum. Ia merasa, pemberian remisi kepada koruptor merupakan salah satu masalah pemerintah yang belakangan malah sering mengambil langkah kontroversi.
Ia menerangkan, korupsi merupakan masalah krusial yang merusak sendi kehidupan bangsa. Selama ini, korupsi membuat rakyat kecil tidak menikmati hasil pembangunan. Seharusnya, lanjut Haedar, para koruptor memperoleh sanksi yang lebih maksimal dari yang diterima. Bukannya meringankan seperti memberi remisi.

Terkait alasan pengurangan kepadatan Lapas, ia melihat itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, mengingat Indonesia sebagai negara besar harusnya memang memiliki lapas yang banyak. Untuk mengurangi kepadatan lapas, Haedar menyarankan seharusnya pemerintah meningkatkan pencegahan dan penindakan, agar kejahatan korupsi berkurang.  [islamaktual]

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment

Visit Us


Top