Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


Munculnya surat penolakan atas rencana didirikannya Masjid Agung Baiturahman yang dikeluarkan Persatuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayawijaya (PGGJ), Papua pada 25 Februari lalu, memantik reaksi berbagai pihak. Dalam surat tersebut pihak gereja meminta pihak pembangunan masjid raya menghentikan pekerjaan.
Dalam surat tersebut juga PGGJ melarang pembangunan baik masjid, maupun mushola baru di Kabupaten Jayawijaya. Bahkan, pihak gereja juga melarang adanya penggunaan busana ibadah, dalam kategori ini termasuk jubah dan jilbab di tempat umum.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun menanggapi surat pernyataan dari PGGJ tersebut. Pihak Komnas HAM menyatakan, hampir semua poin yang ada di dalamnya bertentangan dengan konstitusi dan HAM. Hanya ada satu poin, yaitu poin nomor 7 yang dinilai masih sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nasional yang menganut rezim anak di bawah bimbingan orang tua atau walinya.
Adapun isi dari poin tersebut adalah hentikan upaya mendidik (menyekolahkan) anak-anak Kristen Papua di pesantren-pesantren. "Kami mendorong pemerintah, terutama dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk menunaikan kewajiban konstitusinya dalam melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM setiap warga negara," kata komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution dalam pernyataan tertulis, Selasa (1/3) kemarin dikutip republika.co.id.

Terkait masalah surat pelarangan ini, pihak Komnas HAM akan melakukan klarifikasi kepada Bupati Jayawijaya. Mereka juga mengingatkan agar pemerintah daerah setempat agar tidak boleh tunduk dengan desakan dari pihak manapun selama hal itu bertentangan dengan HAM. [islamaktual]

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment

Visit Us


Top