Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


[Tanggapan Tulisan Wawan Gunawan Abd. Wahid, Lc. MA]

Aneka Model Kepemimpinan
Dalam sejarah kehidupan modern umat manusia, teori kepemimpinan telah menjadi banyak ragamnya. Warna-warni ragam teori kepemimpinan itu tentu sangat dipengaruhi oleh muatan-muatan lokalitas masing-masing. Dari teori yang masih sederhana, sedang, hingga teori-teori kepemimpinan yang sangat kompleks. Semakin tinggi perkembangan ilmu pengetahuan suatu bangsa, maka semakin kompleks pula teori kepemimpinannya. teori kepemimpinan yang diaplikasikan oleh masyarakat pedalaman Papua, tentu akan sangat jauh berbeda dengan teori kepemimpinan yang diaplikasikan oleh warga kota Jakarta.
Berkaca dari kasus imam shalat berjamaah, secara sederhana, seseorang bisa meraih tampuk kepemimpinan setidaknya dengan dua model. Model pertama, seseorang meraih tampuk kepemimpinan karena “dipaksa” oleh keadaan. Ini bisa terjadi manakala imam tetap shalat jama’ah berhalangan hadir ke masjid, dan semua jama’ah enggan menjadi imam. Akhirnya para jama’ah dorong-dorongan dalam memposisikan seseorang untuk menjadi imam (pengganti). Model begini biasanya untuk kepemimpinan non-formal yang tak memberi imbal balik keduniaan secara signifikan.
Model kedua, seseorang meraih tampuk kekuasaan karena adanya kriteria-kriteria (kapabilitas) tertentu. Dalam fikih shalat (berjama’ah), seseorang bisa menjadi imam, manakala telah memiliki kapabilitas tertentu. Kapabilitas itu antara lain: bacaan al-Qur’annya terfasih di antara yang lain, hafalan al-Qur’annya terbanyak di antara yang lain, telah melaksanakan rukun Islam secara sempurna, telah melaksanakan sunnah nikah, punya anak, pertimbangan senioritas, dan lain sebagainya. Dari sisi ini, teori kepemimpinan Islam lebih unggul daripada teori kepemimpinan al demokrasi. Siapapun orangnya, asalkan memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas, bisa menjadi imam (pemimpin). Artinya, kepemimpinan dalam Islam bersifat demokratis tetapi selektif dalam pengertian yang terukur.
Model ketiga, tampuk kepemimpinan yang bisa diraih dengan mekanisme tertentu yang sengaja untuk diperebutkan dalam rangka membuka partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Pada tataran realitas, kepemimpinan model ini meniadakan aspek kesakralan sedemikian rupa. Kepemimpinan menjadi perkara profan belaka. Hitung-hitungan kepribadian dan kapabilitas calon pemimpin dilepaskan dari sistem nilai-nilai transenden dan nilai-nilai profetik. Ujungnya terjadi reduksi dan distorsi besar-besaran secara serampangan, dimana kafir adil lebih berhak memimpin ketimbang muslim zhalim. Secara substansial, model ketiga inilah yang dianut oleh Wawan Gunawan Abdul Wahid (WGAW) dan kawan-kawan dalam buku Fikih Kebhinekaan.
Logika yang Rancu
Dalam rangka mendukung pemikirannya itu, WGAW menukil pendapat dua tokoh pembaharu Islam abad XX, Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abduh. Dan memang inilah yang selalu menjadi sandaran paling andalan bagi para pengusung teori kepemimpinan Islam bercorak pluralistik. Menurutnya, Ibnu Taimiyah membolehkan seorang kafir memimpin negara yang mayoritas muslim. Artinya, jika sekiranya ada seorang kafir yang adil, maka warga negara muslim boleh (tidak haram) memilihnya sebagai kepala negara. Karena keadilan adalah menjadi syarat terpenting bagi seorang pemimpin.
Jika WGAW betul-betul mencermati pendapat Ibnu Taimiyah yang lain terkait perihal kepemimpinan, maka kesimpulan di atas menjadi sangat melenceng. Coba kita perhatikan tulisan WGAW dalam buku Fikih Kebhinekaan. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa syarat seorang pemimpin itu ada dua: (1) orang yang kuat, (2) orang yang amanah. Yang dimaksud orang kuat itu adalah seorang yang memiliki keberanian dan pengalaman menghadapi musuh dalam berbagai peperangan.
Penulis sangat yakin, bahwa keberanian yang dimaksud dalam gambaran Ibnu Taimiyah itu adalah keberanian para pemimpin Islam yang telah tertoreh dengantinta emas dalam menegakkan risalah Islam dan memerangi musuh-musuh Allah. Yaitu negara-negara atau kekuatan-kekuatan despotik, yang tak memberi ruang kebebasan sedikitpun kepada rakyatnya untuk memeluk agama di luar agama resmi negara. Ini dikuatkan dengan dalil yang diajukan, yaitu QS. al-Anfal [8] ayat 60. Maka mana mungkin ada pemimpin kafir yang bisa mempunyai keberanian dalam konteks itu. Kalaupun kontradiksi ini ngotot untuk terus dipertentangkan, setidaknya di kisaran ini, pendapat Ibnu Taimiyah menjadi ambigu. Meskipun demikian, konsekuensinya tetap saja, bahwa kesimpulan WGAW tentang kebolehan memilih pemimpin kafir adalah jauh melenceng.
Bahkan WGAW menambahkan, seseorang dikatakan kuat manakala dia memiliki kekuatan ilmu pengetahuan tentang keadilan dan cara melaksanakan hukum Allah. Sedang pada syarat pemimpin yang kedua juga dijelaskan dengan rinci. Yang dimaksud dengan memiliki amanah adalah seorang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Dengan logika apa, WGAW bisa berpendapat, bahwa ada pemimpin kafir yang faqih terhadap hukum-hukum Allah, plus punya rasa takut kepada Allah? Kesimpulan yang jauh melenceng, hampir pasti berangkat dari logika yang rancu.
Dalil Kontras yang Tak Seimbang
Di satu sisi, WGAW cukup sadar, bahwa ada dalil-dalil yang sangat bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan haramnya memilih pemimpin kafir. Dalil-dalil itu antara lain: Pertama, QS. Ali Imran [3] ayat 28 yang artinya, “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau pemimpin atau pelindung dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian demikian, niscaya lepaslah ia dari Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksa-Nya. Dan hanya kepada Allah tempat kembalimu.”
Dalil yang kedua, QS. an-Nisa’ [4] ayat 44 yang artinya, “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau pemimpin atau pelindung dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu?”
Dalil ketiga, QS. al-Maidah [5] ayat 51 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali atau pemimpin atau pelindung. Karena sebagian mereka adalah wali atau pemimpin atau pelindung sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi wali atau pemimpin atau pelindung, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dhalim.”
Dalil keempat, QS. al-Anfal [8] ayat 73 yang artinya: “Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi wali atau pemimpin atau pelindung sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan dan kerusakan yang besar di muka bumi.”
Seluruh dalil-dalil tersebut di atas tidak bisa dipungkiri kebenarannya. Yang sangat mengerikan adalah konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima bagi siapapun yang tak mengindahkannya. Pertama, ia akan terjerumus dalam kegelapan karena tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Kedua, ia sudah dipastikan sebagai orang yang sangat pantas menerima siksa dari Allah (mujrimun). Ketiga, ia digolongkan sebagai orang yang zhalim. Keempat, ia digolongkan sebagai aktor yang mengakibatkan terjadinya kekacauan sosial dan kerusakan bumi.
Meskipun demikian terang-benderangnya dalil-dalil itu, WGAW masih berusaha mencoba melawannya dengan menukil pendapat Muhammad Abduh. Menurut WGAW, ada satu hal yang masih belum disebutkan dalam dalil-dalil tersebut, yaitu bolehnya memilih pemimpin kafir asalkan ia tak memusuhi umat Islam, dan masih dalam satu entitas negara bersama umat Islam. Menurut hemat penulis, ini adalah hasil pikiran manusia yang sulit dicarikan benang merahnya untuk disambungkan secara logis dengan dalil-dalil qath’i tersebut di atas.
Maka kemudian WGAW mencoba menggunakan dalil QS. al-Mumtahanah [60] ayat 7-9 untuk dikontraskan dengan dalil-dalil tersebut di atas. Di dalam kajian ushul fikih, jika hendak mengkontraskan sesuatu, maka sesuatu yang untuk mengkontraskan harus sekufu atau sebanding dengan sesuatu  yang hendak dikontraskan. Dalil-dalil perihal kepemimpinan sebagaimana yang tersebut di atas mustinya harus dikontraskan dengan dalil-dalil kepemimpinan pula. Menurut hemat penulis, QS. al-Mumtahanah ayat 7-9 adalah bukan dalil perihal kepemimpinan, tetapi adalah dalil-dalil yang berkenaan dengan pergaulan antar individu dalam masyarakat.
Hal itu bisa ditelusuri dari asbabun nuzul QS. al-Mumtahanah ayat 8. Dan adapun asbabun nuzul-nya: Asma binti Abu Bakar berkata, “Ayat ini diturunkan berkenaan denganku yang suatu ketika mendapat kunjungan ibu kandungku, Qatilah. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah saw. Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyambung tali silaturrahim dengannya? Rasulullah saw menjawab, ya boleh.” (HR. Imam Bukhari). Dari sini tempak betul, bahwa dalil ini tak terkait dengan perihal kepemimpinan, tetapi terkait dengan perihal pergaulan individu (yang masih terikat kekerabatan) dalam masyarakat belaka.
Untuk lebih menguatkan pendapat penulis, bahwa dalil-dalil pengontras ini tak seimbang, tak sebanding, dan tak sekufu dengan dalil-dalil yang dikontrasi, juga bisa ditelusuri dengan pilihan kata yang digunakan oleh masing-masing dalil. Pada dalil-dalil yang membahas perihal kepemimpinan terkait dengan keharaman memilih orang kafir untuk menjadi pemimpin, menggunakan kata “auliya” yang artinya wali, pemimpin, atau pelindung. Sedang pada dalil-dalil yang membahas perihal pergaulan individu dalam masyarakat (yang dianggap sebagai pembolehan memilih pemimpin dari orang-orang kafir), menggunakan kata “tabarru” yang artinya berbuat kebaikan dan “tuqsithu” yang artinya berlaku adil.
Hal yang demikian ini, jika penulis permisalkan, WGAW hendak membangun gedung lantai sepuluh, tetapi konstruksi pondasinya untuk bangunan gedung tak bertingkat. Ia hendak membangun konsep kepemimpinan bercorak pluralistik, tetapi dalil-dalil yang digunakan bukan dalil-dalil perihal kepemimpinan, yaitu malah menggunakan dalil-dalil perihal pergaulan individu dalam masyarakat. Maka secara metodologis, ikhtiar WGAW telah gugur, kecuali ia mampu menghadirkan dalil-dalil yang sebanding, sekufu, dan seimbang.
Maqashidu Syari’ah
Maka sekarang ini kita telah sampai pada pembahasan maqashidu syari’ahnya dari ketetapan hukum yang menyatakan, bahwa memilih pemimpin kafir/non-muslim itu hukumnya haram. Menurut hemat penulis, maqashidu syari’ah dari ketetapan hukum itu bisa disederhanakan dengan mencermati apa-apa yang menjadi konsekuensi terhadap perbuatan yang tak mengindahkan dalil-dalil itu. Di atas sudah disebutkan, bahwa konsekuensinya pun ternyata ada empat pula. Namun maqashidu syari’ahnya bisa diringkas menjadi tiga.
Yang pertama, pengharaman memilih pemimpin dari orang-orang kafir bertujuan agar Allah senantiasa berkenan untuk memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada para penduduk negeri.
Kedua, pengharaman memilih pemimpin dari orang-orang kafir bertujuan agar umat Islam terhindar dari siksa Allah di dunia dan akhirat karena kedzhaliman. Dan ketiga, pengharaman memilih pemimpin dari orang-orang kafir bertujuan agar kehidupan sosial dan budaya umat manusia ini tidak mengalamai kekacauan, serta bumi dan semesta alam yang kita tinggali ini tidak mengalami kerusakan ekosistemnya karena kefasikan.

Substansi maqashidu syari’ah yang demikian itu selaras dengan peringatan Allah SwT yang termuat dalam Q.S. Al Baqarah [2] ayat 257, bahwa visi dan misi kepemimpinan orang kafir adalah mengeluarkan umat Islam dari kehidupan yang bercahaya ke kehidupan yang gelap gulita. Dan juga selaras dengan pengabaran dari Allah SwT yang termuat dalam Q.S. Al Baqarah [2] ayat 120, bahwa kaum Yahudi dan Nashrani tidak akan pernah rela kepada umat Islam sebelum umat Islam mengikuti agama-agama mereka. Wallahu a’lam bishshawwab. [islamaktual/tabligh/budinurastowobintriman]

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment

Visit Us


Top