Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


Selama ini, konflik di beberapa daerah tentang pendirian rumah ibadah memunculkan wacana revisi aturan pendirian rumah ibadah, yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri.
Akan tetapi, Pengamat Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Choirul Huda  berpendapat bahwa permasalahan utama pendirian rumah ibadah bukan pada SKB.
"Bukan hanya tergantung SKB, tetapi juga terkait UU (Undang-Undang) dan Perda (Peraturan Daerah) di masing-masing daerah," ungkap Choirul dikutip republika.co.id, Rabu (11/11) kemarin.
Menurut dia, Perda di masing-masing daerah justru bisa jadi hambatan utama pendirian rumah ibadah. Oleh karenanya, ia mengimbau SKB yang ada tidak perlu direvisi karena masalahnya boleh jadi bukan pada SKB. Tapi pelaksana regulasi yang tidak konsisten di lapangan.
"Misalnya terkait tentang IMB, boleh jadi tidak diberikan izin karena terkait UU bangunan dan terkait Perda setempat," katanya. Aturan inilah yang kemudian diabaikan, sehingga menimbulkan permasalahan hingga koflik di lapangan.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada Selasa, mempertimbangkan kembali perlunya revisi SKB dua menteri, Mendagri dan Menteri Agama terkait pendirian rumah ibadah.

Tjahjo bahkan mengkritisi aturan SKB yang menyaratkan memperoleh persetujuan 90 orang di sekitar lokasi tempat pendirian rumah ibadah. Menurut dia, syarat tersebut perlu dikurangi atau dihilangkan, atau cukup hanya Izin Medirikan Bangunan yang menjadi pertimbangan penting pendirian rumah ibadah. [islamaktual]

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment

Visit Us


Top