Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


Anggaran pendidikan Islam saat ini dirasa tak proporsional jika dibandingkan dengan amanah pendidikan yang harus diemban. Akibatnya, sering ditemukan kondisi madrasah yang memprihatinkan, khususnya madrasah swasta.
"Contoh, kebutuhan untuk merehabilitasi madrasah yang rusak berat ada 1.000 madrasah. Namun, anggaran yang ada hanya bisa menyelesaikan 70 saja atau tujuh persen dari kebutuhan yang ada," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin, Jumat (6/11) lalu.
Ia menjelaskan, anggaran pendidikan Islam Kemenag hanya 10 persen dari anggaran pendidikan nasional, atau sekitar Rp 43 trilun.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai seluruh hal yang berkaitan dengan pendidikan seperti gaji dan tunjangan guru, bantuan biaya operasional sekolah (BOS), sertifikasi, perbaik - an sarana dan prasarana, dan lain sebagainya.
"Sehingga, anggaran yang ada menjadi sangat kecil dan terbatas," kata Kamaruddin. Terbatasnya anggaran tersebut dirasa tak sebanding dengan besarnya tanggung jawab yang diberikan kepada Kemenag dalam bidang pendidikan Islam. Saat ini, kata dia, pendidikan Islam memberikan kontribusi 22 persen terhadap pendidikan nasional. "Idealnya, anggaran pendidikan Islam sekitar Rp 80 trilun rupiah dari anggaran pendidikan nasional."
Karena itu, lanjut Kamaruddin, peran pemerintah daerah sangat penting untuk membantu madrasah swasta di daerah. Hal ini karena ada Rp 235 triliun anggaran pendidikan yang dikirimkan ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Seharusnya, kata dia, anggaran sebesar itu juga diperuntukkan bagi madrasah, bukan hanya sekolah.
Sayangnya, menurut Kamaruddin, tak semua kepala daerah mau membantu madrasah. Hal ini karena adanya perbedaan dalam memahami regulasi yang ada. Padahal, sinergi dengan kepala daerah sangat dibutuhkan untuk membantu madrasah swasta di daerah.
"Mereka menganggap hal itu bukan kewajiban kepala daerah tapi Kemenag. Ya, kalau memang (kewajiban) Kemenag, anggarannya dikasih dong."
Untuk itu, Kemenag sedang mengupayakan adanya Instruksi Presiden yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah membantu madrasah swasta.
Memprihatinkannya kondisi pendidikan Islam, khususnya di kawasan perbatasan, terungkap berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kemenag pada 2012 dan 2013.
Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Hamdar Arraiyyah menjelaskan, wilayah perbatasan timur, seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Riau, dan Kalimantan Barat saat ini kekurangan guru pendidikan agama. Banyak pula madrasah yang kekurangan sarana dan prasarana.
"Pendidikan keagamaan Islam rata-rata kekurangan lembaga dan tenaga pendidik," katanya.
Gaji tidak mencukupi
Kepala Cabang Hidayatullah di Manokwari, Papua Barat, Maulana Muhammad mengakui buruknya kondisi pendidikan Islam di kawasan perbatasan timur, khususnya Papua. Ia mengatakan, gaji yang tidak mencukupi menyebabkan orang enggan mengajar di madrasah di Papua.
"Ada juga warga asli Papua tapi untuk jadi guru di madrasah sangat jarang karena madrasah berbeda dengan sekolah milik pemerintah. Madrasah tidak bisa memberikan gaji yang standar, jadi jarang peminatnya."
Ia juga menilai, pemerintah daerah kurang memperhatikan pendidikan umat Islam. "Umat Islam di Papua tidak bisa mengharapkan bantuan dari pemerintah karena itu mustahil. Pemerintah dikuasai oleh kalangan non-Muslim," kata Maulana.

Karena itu, lanjut dia, tenaga pendidik dan infrastruktur madrasah lebih banyak diupayakan oleh lembaga-lembaga Islam, baik dari dalam maupun luar Papua. [islamaktual/rol]

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment

Visit Us


Top