Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


Langkah kontroversi kembali digulirkan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Kali ini Pemerintah Purwakarta berencana mencabut subsidi pendidikan dan dan kesehatan bagi warga Purwakarta yang tak menjalankan program Keluarga Berencana (KB) dan kerja bakti.
Rencana oleh Bupati Purwakarta ini ditanggapi beragam. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta bupati Purwakarta bertindak lebih arif lagi dalam menghadapi keputusan warganya.
Haedar menjelaskan, bahwa KB merupakan program yang baik untuk keberlangsungan masa depan generasi. Namun pelaksanaannya juga harus baik dan edukatif.
"Tidak semua pendekatan otoritatif itu bagus dan berhasil. Malah bisa kontrapoduktif," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah dikutip republika.co.id.
Menurutnya, di era keterbukaan saat ini, sudah seharusnya pejabat publik memerhatikan hak-hak dari tiap warga dengan seksama. Ia lebih menyarankan agara Bupati Purwakarta melakukan pendekatan dengan cara lain, daripada dengan langkah memaksa.
Salah satu warga Purwakarta, Mulyana (34 tahun), asal Kelurahan Nagri Kaler, mengaku bingung dengan kebijakan bupati ini. Pasalnya, dia bersama isterinya telah menikah selama enam tahun, tapi belum dikaruniai anak. Sehingga, pasangan ini tidak ikut program KB. "Kalau nasibnya seperti kami bagaimana? Apa subsidi kami akan dicabut juga," ujarnya.

Namun menurut Dedi Mulyadi rencana kebijakan ini hanya berlaku bagi pasangan suami isteri yang banyak anak.  Jadi, untuk membatasinya salah satunya dengan ikut KB. Sedangkan, bagi pasangan yang belum punya anak, ia menyebut tidak akan terdampak pada kebijakan ini. [islamaktual]

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment

Visit Us


Top