Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


Pengawasan produk halal di provinsi Kepulauan Riau dianggap masih lemah. Hal itu diungkapkan oleh Karim Ahmad, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepulauan Riau.
Karim mengatakan, pihaknya masih menunggu dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk melakukan fungsi pengawasan sekaligus sebagai pihak yang akan mengeluarkan sertifikat halal suatu produk.
"Selain itu, kami juga masih menunggu peraturan pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal (JPH) dari Pusat, sehingga kami bisa bertindak sesuai peraturan tersebut," ujarnya dikutip republika.co.id.
Namun lanjutnya, hingga saat ini peraturan pelaksanaan yang ditunggu belum juga ada sehingga produk berlabelkan halal yang beredar di Kepri, khususnya Kota Tanjungpinang, belum diketahui legalitasnya. "Kami juga sedang menunggu kelanjutan UU JPH dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Kepri di Batam," terang Karim.
Menurutnya, pengawasan JPH menjadi satu hal penting, mengingat produk yang dikonsumsi masyarakat Muslim memiliki kaitan dengan ibadah. Karena, sedikit saja masuk makanan haram, maka ibadah tersebut rusak. Dengan adanya UU JPH, lanjutnya, minimal MUI Kepri bisa ikut mengawasi peredaran produk halal di swalayan maupun di rumah makan yang mengaku pangan yang dimasak halal untuk konsumen Muslim.
Bercermin pada Malaysia, masyarakat negara tersebut memiliki sikap tegas terhadap produk halal maupun haram. "Masyarakat negara tersebut tidak akan membeli produk pangan yang dijual jika tidak terdapat label halal yang resmi," ujar Karim Ahmad.

Sementara di Kepri, ketegasan terhadap produk apakah halal atau tidak masih dipertanyakan. Bahkan, banyak ditemukan pelaku usaha non-Muslim yang menempelkan label halal di tempat usahanya tanpa berkoordinasi dengan MUI. [islamaktual]

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment

Visit Us


Top