Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


Wacana revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh DPR RI mendapat tanggapan beragam dari tokoh nasional. Salah satu yang mengecam wacana tersebut adalah Ketua Dewan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin. Din menegaskan idealnya pemerintah memperkuat keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan sebaliknya melemahkan.
"Meskipun KPK merupakan lembaga ad hoc, bukan berarti KPK dapat dilemahkan dan dikurangi wewenangnya karena lahirnya KPK sebagai perwujudan amanat reformasi. Idealnya pemerintah harus mempertahankan dan memperkuat KPK agar Indonesia terbebas dari genggaman korupsi," ujar Prof. Dr. Din Syamsuddin di sela acara Musyawarah Wilayah (Muswil) Ke-6 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Timur di Malang, Sabtu (10/10) malam seperti dikutip republika.co.id.
Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu menegaskan, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di negeri ini masih merajalela sehingga harus ada lembaga yang benar-benar menjadi pengawas. Oleh karenanya, Din merasa bahwa keberadaan KPK di tanah air masih sangat signifikan, bahkan harus diperkuat keberadaannya.
Upaya pelemahan KPK, lanjut Din, tidak bisa diterima dengan akal sehat dan memicu protes banyak pihak. "Saya tidak mengerti, apa alasan pemerintah, kok, ingin melemahkan KPK. Saya berharap pemerintah bisa mengevaluasi kembali usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tersebut," ujarnya.

Din menilai munculnya wacana revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut bertujuan melemahkan keberadaan KPK. "Jangan lemahkan KPK, bahkan kalau bisa keberadaan KPK ini harus diperkuat dan wewenangnya pun juga diperkuat, bukan sebaliknya, justru dilemahkan," tegas Din. [islamaktual]

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment

Visit Us


Top