Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


Tujuh tuntutan dikeluarkan Tim Advokasi Muslim (TAM-NKRI) kepada Mabes Polri dalam mengusut tuntas kasus penyerangan dan pembakaran masjid di Tolikara, Papua, 17 Juni lalu. Tuntutan ini untuk menindak lanjuti laporan TAM-NKRI melalui pelapor Rizal Fadillah terhadap pendeta Nayus Wenda dan pendeta Marthen Jingga.
"Dengan ini kami memohon Mabes Polri untuk segera melakukan penuntasan proses dari laporan tersebut," kata terlapor dari TAM-NKRI, Rizal Fadillah melalui surat elektronik dikutip republika.co.id, Rabu (9/9) kemarin.
Rizal menjelaskan, pelaporan dua pendeta tersebut didasarkan aspirasi dan amanat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI Pusat), Ormas dan Lembaga Dakwah Islam. Semua yang berpartisipasi sangat peduli dan prihatin dengan kasus pembakaran yang meinimpa kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah shalat Idul Fitri.
"Optimalnya fungsi penegakkan hukum (law enforcement) dimaksudkan agar tidak berlarut-larut dan tidak terjadi kasus serupa pada saat pelaksanaan shalat Idul Adha yang akan datang," katanya. Apalagi, kata dia, Gereja Injili di Indonesia (GIDI) baru -baru ini menyampaikan ancaman yang bernada arogan dan melecehkan hukum nasional.
Berdasarkan hal-hal tersebut, TAM-NKRI mengajukan permohonan agar pihak Mabes Polri menindaklanjuti tujuh poin tuntutan sebagai berikut:
1. Menginformasikan kepada TAM-NKRI tentang perkembangan pengusutan kasus tindak pidana yang telah dilaporkan.
2. Segera melakukan pelimpahan kasus 2 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kepada pihak Kejaksaan setempat untuk dilakukan proses penuntutan di pengadilan.
3. Menetapkan pendeta Nayus Wenda dan pendeta Marthen Jingga sebagai tersangka karena peran keduanya sebagai pemicu yang telah menyebabkan terjadinya peristiwa pembakaran dan penyerangan pada tanggal 17 Juli 2015.
4. Menetapkan Pengurus GIDI, termasuk Presidennya pendeta Dorman sebagai tersangka gerakan teroris seperti diatur Undang-Undang Anti Terorisme. Sebab, sampai saat ini, para aktivis GIDI menjalin kerja sama erat dengan zionis Israel. GIDI tergolong dalam kejahatan terorganisasi, kejahatan korporasi, dan sebagai intellectual dader pada kasus aquo.
5. Menjamin dan menjaga keberadaan umat Islam di Papua, khususnya di Tolikara dari adanya tekanan, ancaman, dan teror menjelang ibadah shalat Idul Adha dan qurban. Selain itu, menjaga saat pelaksanaan ibadah dari segala macam tindakan yang melawan hukum.
6. Menolak segala tuntutan GIDI terkait dengan tawaran penyelesaian perkara dengan penerapan hukum adat dan lain sebagainya.
7. Apabila poin nomor 5 di atas tidak terealisasikan, sebab adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak GIDI, maka harus dilakukan tindakan tegas terhadap GIDI, baik organisasinya maupun pengurusnya.

"Semoga informasi yang kami dapatkan dan langkah tegas pihak Kepolisian RI bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi bukti perwujudan Indonesia sebagai negara hukum," kata Rizal. [islamaktual]

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment

Visit Us


Top