Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


Perselingkuhan kaum liberalis dan misionaris dalam menghalalkan, melegalkan perkawinan lintas agama tampak semakin mesra. Mereka bersama-sama menggugat UU Perkawinan yang melarang kawin beda agama. Akhir-akhir ini ramai dibicarakan kembali tentang gugatan terhadap UU Perkawinan No. 01 tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh empat orang mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bernama Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Luthfi Saputra, dan Anbar Jayadi. Para penggugat, hanya mengadopsi pemikiran dari aturan hukum yang pernah diperbolehkan di masa kolonial Belanda. Pada masa itu, cara pandang pemerintah Belanda menganggap hukum perkawinan hanya diatur dalam konteks perdata.
UU Perkawinan No. 01 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. UU ini mengatur ketentuan pelarangan perkawinan beda agama.
Pandangan MUI versus PGI terhadap Gugatan UU Perkawinan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta MK untuk menolak seluruh gugatan pasal 2 ayat (1) UU nomor 01 tahun 1974. MUI dan ormas Islam secara tegas menolak terjadinya perkawinan beda agama. Sebab, pernikahan beda agama merupakan salah satu jalan untuk mengajak seseorang keluar dari agama Islam.
Kemudian, bahwa perkawinan muslim dengan wanita kitabiah akan mengakibatkan kemudharatan yang besar dalam kehidupan berkeluarga dan muncul akibat hukum lain yang pelik menyangkut masalah keimanan. Dalam rangka mengawasi dan menjaga akidah umat, MUI pada tanggal 1 Juni 1980 dan Munas MUI VII tahun 2005 mengeluarkan fatwa HARAM menikah beda agama.
Sementara, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) mendukung judicial review terhadap pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur ketentuan pelarangan perkawinan beda agama.
PGI menganggap larangan nikah beda agama melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu PGI setuju pernikahan beda agama. Menurut anggota Komisi Hukum PGI Nikson, larangan perkawinan beda agama melanggar HAM. Larangan itu, berpotensi menimbulkan perilaku menyimpang dari nilai moral dan spiritual seperti hidup bersama tanpa perkawinan atau kumpul kebo. “Bahwa penerapan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah menyimpang dari rasa keadilan, karena secara teologis orang yang berbeda agama pun tidak boleh dilarang untuk menikah,” ujar Nikson.
Padahal, kita tahu di negara-negara Barat (Kristen) yang membolehkan kawin beda agama, juga terjadi free sex, dan kumpul kebo semakin banyak, jika dibandingkan dengan negara-negara Muslim yang melarang kawin lintas agama.
Kenapa PGI meminta untuk dicabut UU Perkawinan dan Menyetujui Perkawinan Lintas Agama?
Penulis perlu meluruskan dan menjelaskan alasan PGI (Kristen) dan KWI (Katholik) menolak larangan kawin lintas agama.
Disinilah kaum misionaris dan zending Kristen tidak pernah lelah dalam misi memurtadkan umat Islam lewat perkawinan lintas agama dengan alasan melaksanakan amanat agung Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 19: “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.”
Dengan alasan ayat tersebut, kemana saja pergi misionaris harus membaptis orang. Dan ini pula yang dipakai untuk menjerat seorang Muslimah dengan memacarinya lalu memurtadkannya sebagaimana pengakuan seorang Muslimah yang tertipu oleh kelicikan seorang misionaris Kristen yang mengacu kepada perintah Ilahi di dalam Injil Matius 10:16 sebagai berikut:
Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.”
Kasus keluarga pacaran dan kawin beda agama yang berakhir murtadnya Muslimah saat ini cukup banyak, karena lewat perkawinan inilah kristenisasi berhasil.
Menurut agama Katholik menyatakan dengan tegas bahwa: “Perkawinan antara seorang Katholik dengan penganut agama lain tidak syah.” (Kanon 1086)
Tetapi demi kepentingan misi, pejabat gereja berwenang yakni Uskup dapat memberikan dispensasi dengan jalan mengawinkan pemeluk agama Katholik dengan pemeluk agama lain, asal saja kedua-duanya memenuhi syarat yang ditetapkan Hukum Gereja dalam Kanon 1125 yaitu sebagai berikut:
Yang beragama Katholik berjanji:
  • akan tetap setia pada iman Katholik;
  • berusaha mempermandikan dan mendidik anak-anak mereka secara Katholik;
Yang beragama non-Katholik berjanji:
  • menerima perkawinan secara Katholik;
  • tidak akan menceraikan pihak yang beragama Katholik;
  • tidak akan menghalang-halangi pihak yang beragama Katholik melaksanakan imannya;
  • bersedia mendidik anak-anaknya secara Katholik
Dari pihak gereja ada program penggembalaan khusus, yaitu mengunjungi keluarga yang kawin beda agama. Mereka dorong suami-istri itu masuk Katholik agar hidupnya diberkati Tuhan, termasuk anak-anak mereka. Akhirnya, mereka murtad masuk Katholik.
Gereja Protestan menganjurkan kepada pengikutnya untuk mencari pasangan hidup yang seiman. Gereja Protestan mengizinkan perkawinan orang yang berbeda agama, asal memenuhi persyaratan yang ditetapkan gereja/GKI, misalnya sebagai berikut:
Bagi yang beragama Kristen Protestan menandatangani perjanjian sebagai berikut:
  • akan membaptis anak-anak yang lahir dari perkawinan itu secara Kristen;
  • berjanji akan mendidik anak-anak mereka secara Kristen;
  • tetap melaksanakan iman Kristennya
Bagi yang bukan beragama Kristen Protestan menandatangani Surat Pernyataan sebagai berikut:
  • tidak keberatan perkawinan dilaksanakan di Gereja Protestan;
  • tidak keberatan anak-anak mereka dididik secara Protestan
Oleh karena itu, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI-Katholik) dan Persektuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI-Protestan), dalam seminarnya tentang perkawinan lintas agama yang diselenggarakan di Malang tanggal 12-14 Maret 1987 memutuskan mengenai perkawinan campuran sebagai berikut:
Mengenai masalah perkawinan karena perbedaan agama (antara pemeluk agama Kristen dengan pemeluk agama Islam, misalnya) dalam seminar disimpulkan:
  • mereka yang benar-benar berbeda agama itu, dianjurkan menikah secara sipil (di Kantor Catatan Sipil)
  • kepada mereka diadakan penggembalaan khusus;
  • pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka; (namun)
  • apabila kemudian mereka bertobat dan menjadi Kristen, perkawinan mereka dapat diberkati oleh gereja;
  • kepada mereka diberi petunjuk untuk merubah atau menambah keterangan pada surat nikah mereka yang lama yang menyatakan bahwa mereka sudah menjadi Kristen
Dari ketentuan-ketentuan gereja tersebut di atas, jelas mereka menjerat umat Islam lewat perkawinan lintas agama yang menimbulkan murtadnya kaum Muslimin.
Haramnya Nikah Beda Agama dalam Pandangan Hukum Islam
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia seupaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. al-Baqarah [2]:221).
Dari ayat tersebut tersebut di atas, jelas kalau juga dilaksanakan kawin lintas agama akan membawa ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga.
Kesimpulannya: Kenapa MUI mempertahankan UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974? Jawabannya tidak lain dalam rangka menjaga Umat Islam dari bahayanya pemurtadan/kristenisasi.

Sedangkan PGI meminta untuk dicabut UU tersebut dalam rangka mengkristenkan umat Islam lewat perkawinan lintas agama. [islamaktual/tabligh/abudeedat]

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment

Visit Us


Top