Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


Hingga saat ini, masih banyak kita lihat, kelompok-kelompok Muslim yang masih memperdebatkan demokrasi. Kelompok Muslim yang kontra demokrasi memberikan argumen bahwa demokrasi itu haram, sementara kelompok Muslim yang pro demokrasi memberikan argumen bahwa demokrasi itu dibolehkan dan negara Islam tidak masalah memakai sistem pemerintahan demokrasi.
Sidney Hook dalam bukunya “Demokrasi Sebuah Tinjauan Umum” menuliskan, dalam implementasi demokrasi, mayoritas rakyat memang memegang pemerintahan. Majelis rakyat lah yang membuat semua keputusan politik penting seperti perang dan perdamaian. Pada akhirnya, aktivitas seperti ini disebut dengan demokrasi langsung. Demokrasi dianggap sebagai alternatif dari pengaturan pemerintahan yang sewenang-wenang dan bersifat tirani. Meski demikian, harus kita akui, demokrasi tetap ada banyak sisi negatifnya karena ia memang dibuat oleh manusia, berbeda halnya dengan pemerintahan berbasis syura yang memang aturannya sudah diatur Allah SwT langsung dalam al-Qur’an.
Namun, di antara dua kelompok Muslim yang masih memperdebatkan haram atau tidaknya demokrasi dalam negeri Islam, ada pandangan menarik tentang syura dan demokrasi. Pandangan menarik ini pernah disampaikan HAMKA dalam tafsirnya yang monumental, Tafsir Al-Azhar Juz IV, saat ia menafsirkan surat Ali Imran ayat 159 tentang syura. Pandangan HAMKA tentang kedua sistem pemerintahan ini ibarat permata yang tersimpan dalam cangkangnya, belum banyak dari mereka yang mengetahuinya.
HAMKA dalam tafsirnya yang diterbitkan oleh Pustaka Panjimas, mengawali penjelasannya dengan menjelaskan tentang awal kelahiran syura dan latar belakang mengapa Rasulullah saw dan para sahabat memakai sistem syura.
Secara de facto, papar HAMKA, merupakan sebuah kenyataan, masyarakat Muslim Madinah telah tumbuh dan berkembang. Maka dengan sendirinya pula, Kepala Masyarakat dan Panglima Perang tertinggi dipegang oleh Rasulullah saw. Kemudian wahyu Ilahi menjadi undang-undang dasar yang tidak boleh diganggu gugat, tetapi pelaksanaannya diserahkan pada kebijaksanaan Rasulullah sebagai kepala dan pemimpin masyarakat.
Ketika akan menghadapi peperangan Badar, Rasulullah mengajak orang Muhajirin untuk bermusyawarah terlebih dahulu. Setelah semuanya bulat bermufakat Rasulullah mengajak pula orang Anshar. Setelah keduanya bulat berpendapat, barulah Rasulullah meneruskan perang Badar.
Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia periode pertama ini kemudian melanjutkan, setelah sampai di medan perang timbul kembali musyawarah. Sahabat-sahabat Rasul telah mengerti, bahwa hendaklah mereka patuh mutlak dalam urusan mengenai agama semata. Tetapi dalam perkara yang membuat mereka ragu, seperti apakah itu termasuk wahyu ataukah termasuk siasat perang semata, mereka harus tanyakan kepada Rasul.
Ayat yang ditafsirkan HAMKA ini sebelumnya didahului oleh Surat Asy-Syura ayat 38, ia menerangkan, jelaslah bahwa dalam syura atau musyawarah menjadi pokok dalam pembangunan masyarakat dan negara Islam. Menurut HAMKA, inilah dasar politik pemerintahan dan pimpinan negara, masyarakat dalam perang dan damai, ketika aman atau ketika terancam bahaya. Pada ayat 38, surat Asy Syura itu begitu memperlihatkan bahwa musyawarah itu pasti timbul karena adanya jama’ah.
Tiap muslim, mu’min pasti selalu menyediakan diri untuk menjunjung tinggi panggilan Tuhan, lalu mereka mengerjakan shalat bersama-sama. Akan mengerjakan shalat saja sudah mulai ada musyawarat, yaitu memilih siapa yang akan menjadi imam jama’ah dalam kalangan mereka. Dengan suburnya jama’ah timbullah usaha mengerjakan atau mengeluarkan harta untuk keperluan umum. Jika ayat perintah mengajak bermusyawarat itu baru turun sesudah perang Uhud, sesungguhnya dasar musyawarat telah ditanamkan seak dari zaman Makkah dimulai sebab surat Asy Syura diturunkan di Makkah”
Jalan Tengah
HAMKA sendiri tidak mempertentangkan antara syura dengan demokrasi, ulama multitalenta yang aktif di Muhammadiyah ini malah mengambil jalan tengah antara syura dengan demokrasi, yaitu dengan cara tidak melarang sistem pemerintahan demokrasi namun undang-undangnya harus berdasarkan syura dan undang-undang ilahi.
Dalam tafsirnya yang dikerjakan selama di penjara Sukabumi tersebut, HAMKA mengakui bahwa pertumbuhan syura Islami itu hampir sama juga dengan pertumbuhan demokrasi pada kota-kota Yunani purbakala. Sejak semula, demokrasi sudah ada dan tiap kota mempunyai demokrasi sendiri, hampir sama seperti yang dikatakan Sidney Hook, dalam demokrasi semua orang berhak menghadiri pertemuan serta mengeluarkan pendapat. Kemudian demokrasi itu pun boleh berkembang menurut perkembangan zaman, tempat, ruang, dan waktu.
Rasulullah saw tidak meninggalkan wasiat politik secara terperinci tentang teknik dan cara bagaimana menyusun syura, karena ilham Ilahi telah turun kepadanya sewaktu ia menggali parit pertahanan untuk perang Khandaq yang berfungsi menangkis serangan sekutu (al-Ahzab) ke atas kota Makkah, yaitu ketika Rasulullah memukulkan linggisnya ke batu, maka terpancarlah api, lalu ia mengucapkan Allahu Akbar; para sahabat pun mengucap Allahu Akbar [ula, demikian berturut-turut sampai tiga kali.
Lalu Rasulullah saw menceritakan kepada mereka, bahwa seketika pukulan linggis pertama terbayanglah satu istana putih di Yaman. Pada pukulan kedua, terbayang Baitul Maqdis dan pada pukulan ketiga terbayanglah tembok Konstantinopel. Semuanya menandakan, bahwa sepeninggal Rasulullah, agama dan ummat ini akan mengaliri segenap pelosok dunia.
Maka, menurut penafsiran HAMKA, terserah bagaimana hendaknya teknik melaksanakan syura menurut keadaan tempat dan keadaan zaman. Bagi HAMKA pula, Rasulullah tidak mengikat umat Islam dengan satu cara yang pada kenyataannya sudah tidak akan sesuai lagi dengan zaman yang selalu berkembang. Boleh meniadakan musyawarah, bagaimana hendaknya bermusyawarah dan memungut suara serta mengambil keputusan yang di dalam bahasa sekarang, dengan prosedur sidang.
Untuk bahan pertimbangan, dapat kita lihat, dalam mengadakan syura, bahwa Rasulullah saw memakai “menteri-menteri utama”, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khatthab, menteri utama tingkat kedua, yaitu Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada “menteri” yang berenam, yaitu Sa’ad bin Abi Waqqash, Abu Ubaidah, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf dan Said bin al-Ash serta terdapat pula orang yang dianggap menteri ahli musyawarah dari kalangan Anshar, seperti Sa’ad bin Ubadah, Sa’ad bin Mu’az dan Ka’ab bin Malik dan sebagainya.
Pada akhir penafsirannya, HAMKA mengajukan pertanyaan, apakah zaman sekarang ini kita akan mengadakan pemilihan umum dan Majelis Permusyawaratan Rakyat? Apakah kita akan mengadakan Dewan Perwakilan Rakyat? Apakah kita akan mengadakan Dewan Pertimbangan Agung? Apakah kita akan mengadakan Dewan Senat? Apakah sebagai pelaksana tetap (eksekutif) kita akan mengadakan dewan menteri atau kabinet? Atau apakah semuanya itu akan kita rombak dan dicarikan nama yang baru? Bukankah itu yang jadi soal; dan al-Qur’an atau Hadits tidaklah mencampuri hal itu secara mendalam dan terperinci.

Dengan demikian, yang terpenting ialah adanya pokok pegangan, yaitu dalam masyarakat mesti selalu ada syura, meski sistem pemerintahannya memakai jenis demokrasi. Sekali lagi, masyarakat Islam berdasarkan apa yang ditafsirkan HAMKA ini didahului oleh ayat 38 Surat asy-Syura, yaitu Allah melalui Rasul-Nya telah menanamkan dasar atau prinsip bahwa bermasyarakat dan berbegara itu wajib bermusyawarah. [islamaktual/tabligh/sarahlarasati]

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment

Visit Us


Top