Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


Janji-janji kampanye yang sering diobral oleh calon pejabat mendapat perhatian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam Forum Ijtima’ Ulama se-Indonesia ke-V yang akan diselenggarakan di Tegal bulan Juni mendatang, MUI akan mengkaji hukum janji kampanye. Artinya tidak menutup kemungkinan pembahasan hukum janji kampanye ini akan diarahkan untuk menghasilkan produk hukum berupa fatwa.
“Masalahnya, banyak janji-janji calon pejabat yang diingkari saat sudah duduk menjadi pejabat. Alasan yang mereka kemukakan, itu dulu bukan janji, tapi hanya rencana,” ungkap Tengku Zulkarnain, Wakil Ketua MUI seperti dikutip republika.co.id Selasa (5/5) kemarin.
Menurutnya, janji-janji kampanye para calon pejabat ini bisa menimbulkan keadaan seolah-olah menipu rakyat dengan janji-janji kosong demi untuk mendapatkan jabatan saja. Tetapi di sisi lain, pejabat merasa tak punya beban jika janji kampanye hanya dianggap sebuah rencana lanjutnya.  
Dalih para politisi ini membuat masyarakat sulit untuk menagih realisasi janji-janji yang mereka utarakan saat kampanye. “Padahal rencana itu beda dengan janji. Kalau janji itu wajib ditunaikan. Nabi bersabda, al wa’du dainun. Janji itu adalah hutang.”
Menurutnya, di tengah masyarakat juga muncul perdebatan mengenai janji kampanye. Ada yang membela dengan mengatakan itu rencana. Tapi, ada yang mengatakan ini janji sehingga wajib dipenuhi. Di sinilah MUI memandang perlu dikeluarkannya fatwa janji kampanye.
“Jika ada fatwa, akan jelas untuk dapat dipakai oleh calon pejabat dan rakyat tentang kedudukan janji dari sisi agama. Sejauh ini ormas-ormas sepakat saja tentang pentingnya janji kampanye difatwakan,” pungkas Tengku Zulkarnain. [islamaktual]

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment

Visit Us


Top