Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


Pengadilan Mesir menjatuhkan sanksi bagi mantan Presiden Mesir Muhammad Mursi, Sabtu 16 Mei 2015.
Presiden yang terpilih secara demokratis pada tahun 2012 ini digulingkan oleh revolusi militer setahun berikutnya. Dugaan rekayasa politik semakin menguat dengan kemunculan pemimpin Gereja Kristen Koptik mendampingi Panglima Angkatan Bersenjata Mesir Jenderal Abdul Fatah al-Sisi bersama pemimpin oposisi Muhammad el Baradei mengorganisir unjuk rasa di Lapangan Tahrir menentang pemerintahan yang sah. Apalagi pola penggulingan kekuasaannya mirip dengan Front Islamic du Salut yg dikenal dengan singkatan FIS di Al Jazair (1988).
Hukuman mati adalah ditentang negara-negara Barat, bahkan terakhir dalam kasus hukuman mati pada gembong narkoba mendapat tekanan keras dari Australia. Ironisnya, hukuman mati yang baru pertama kalinya di Mesir ini tidak terdengar satu penolakan dari pejuang HAM terlebih lagi negara-negara Barat.
Perdana Mentri Erdogan mengkritik keras, “While the West is abolishing the death penalty, they are just watching the continuation of death sentences in Egypt. They don't do anything about it” (Ketika negara Barat berusaha menghapus hukuman mati, mereka malah menonton hukuman mati di Mesir, mereka tidak berusaha melakukan apa-apa untuk menghentikannya.)
Mursi ditahan selama berbulan-bulan incommunicado (tanpa diperbolehkan berkomunikasi) dan tanpa pengawasan yudisial, ditambah lagi Amnesti Internasional melaporkan bahwa Mursi tidak memiliki seorang pengacara untuk mewakilinya.
Abdullah Arian dari Universitas Georgetown menilai, pengadilan sangat kental dengan nuansa politik, dan ini sangat bertentangan dengan standar keadilan. Dia menilai ada upaya untuk mengembalikan sistem otoriter dengan cara membungkam suara perbedaan, sehingga Mesir akan kembali mundur seperti beberapa dekade silam.
Sebelumnya, Jamaah Ikhwanul Muslimin yang menjadi kekuatan Muhammad Mursi juga dinyatakan terlarang oleh pemerintah Mesir dengan menangkap ribuan pendukungnya dengan peradilan yang tidak berimbang
Akibat peristiwa ini, tingkat kepercayaan masyarakat kepada proses demokratisasi semakin menyurut. Banyak yang percaya bahwa demokrasi hanyalah slogan guna memenangkan agenda Barat, sedangkan bila partai-partai Islam mulai mendulang suara, selalu dihadang dengan tuduhan-tuduhan keamanan yang penuh rekayasa.

Pengadilan Mesir sendiri akan mengumumkan keputusan akhirnya pada tanggal 2 Juni. [islamaktual/gilig]

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment

Visit Us


Top