Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


“Tuhan membantu negara yang adil meskipun kafir, dan
tidak membantu negara yang dzalim meskipun beriman”
(Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah)

Mengenal Kitab Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlahi al-Ra'i wa al-Ra'iyyah

Ibnu Taimiyah merupakan sosok yang paling berpengaruh pada abad ke VII H/13 M. Buku politiknya, al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Ishlah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah merupakan salah satu buku terpenting dalam rujukan politik Islam setelah buku Imam Haramayn (Ghiyats al-Umam), Imam Ghazali (Nashihat al-Muluk), dan Imam Mawardi (al-Ahkam al-Shulthaniyyah). Ibnu Taimiyah sudah menulis sejak usia dua puluh tahun.
Tulisan Ibnu Taimiyah hampir mayoritas mempunyai muatan kritik terhadap segala paham yang berkembang di dunia Islam. Yang dikritik bukan hanya terbatas pada aliran-aliran ekstrem teologi, tasawuf, dan filsafat, tetapi juga aliran-aliran moderat seperti al-Ghazali, Ibnu Arabi, Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd. Perhatian Ibnu Taimiyah dalam bidang politik ditopang oleh realitas politik yang ketika itu sedang kacau balau, yaitu runtuhnya Dinasti Abbasiyah oleh Hulagu Khan dari Mongol (656 H/1258 M).
Buku al-Siyasah al-Syar’iyyah Ibnu Taimiyah ini sesungguhnya hanyalah risalah ringkas: berisi metode tata kelola negara yang secara spesifik ditujukan untuk para pemimpin negara dan kewajiban penduduk negara (ra’iyyah) terhadap pemimpin.
Ibnu Taimiyah menekankan bahwa doktrin pemimpin dalam Islam tak lain adalah agen dan wakil dari pemilik otoritas. Jadi kebijakannya mutlak digantungkan pada aturan-aturan Tuhan di satu sisi, serta untuk kemakmuran masyarakat di sisi yang lain. Agar amanat yang dimaksud bisa terealisasi, maka Ibnu Taimiyah menyebutkan kriteria-kriteria pemimpin, baik itu di pemerintahan maupun militer, yaitu tidak lain supaya masyarakat mendapatkan kesejahteraan yang paling sesuai untuk kepentingan mereka. Menurut Ibnu Taimiyah seyogyanya amanat pemimpin harus diserahkan pada orang yang paling berkompeten dan ideal dalam bidangnya (ashlah).
Selain sebagai amanat, pondasi kekuasaan juga harus ditopang dengan kekuatan. Ibnu Taimiyah mengatakan, “sesungguhnya kekuasaan ditopang dari dua hal: kekuatan dan amanat.” Berkumpulnya dua sifat ini pada seseorang sangatlah jarang. Jika seseorang mempunyai kekuatan, lazimnya tidak bisa menjaga amanat. Sedang bila ia mampu menjaga amanat, lazimnya ia orang yang lemah dan tertindas. Oleh sebab itu, Ibnu Taimiyah menyitir ungkapan Umar bin al-Khaththab guna mengukuhkan tesisnya itu: “Ya Allah, aku mengaduh kepada-Mu karena kekuatan orang-orang yang berdosa dan ketertindasan orang yang dapat dipercaya.
Dalam fasal terakhir, Ibnu Taimiyah menjelaskan tugas dari pemerintah yang paling utama yakni menjamin tegaknya hukum Allah, menjaga kontinuitas aplikasinya agar tetap stabil dan pada batas yang aman. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menyampaikan ketimpangan praktik aplikasi hudud yang kerap terjadi; pertama, pemberian keringanan dari oknum pemerintah kepada pihak yang bersalah, sehingga tidak tercipta tatanan masyarakat yang egaliter di mana mereka mempunyai kesamaan status di depan hukum; kedua, penarikan perkara yang berimplikasi pada robohnya supremasi hukum; ketiga, suap yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab di pemerintahan; keempat, melindungi pihak yang bersalah.

Dalam teori politik mengenai bentuk negara, Ibnu Taimiyah tidak memandang penting bentuk negara dan strukturnya. Dia lebih menekankan realisasi hukum Tuhan (syari’at) di balik sebuah sistem. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah memilih keadilan sebagai esensi kekuasaan tanpa memandang bentuk negara itu sendiri, apakah monarki, republik, khilafah atau kesatuan. [islamaktual/sm/dedidjamaluddin]

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment

Visit Us


Top