Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


Suryadharma Ali (SDA) akhirnya resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keputusan KPK ini dikeluarkan setelah memeriksa SDA sebagai tersangka selama lebih dari delapan jam. SDA ditahan atas dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2012-2013.
Mengenakan seragam tahanan KPK berwarna oranye, SDA keluar dari gedung KPK sekitar pukul 19.00 WIB semalam. Saat dikerumuni wartawan, mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut tetap berkeyakinan bahwa dirinya diperlakukan tidak adil oleh lembaga antikorupsi itu.
"Terus terang saya merasa diperlakukan tidak adil," katanya, Jumat (10/4) dikutip republika.co.id.
Ia mengatakan, sampai saat ini belum ada secara pasti penghitungan oleh KPK terhadap kerugian keuangan negara dalam kasus yang disangkakan terhadapnya. Potensi kerugian negara senilai Rp 1,8 triliun seperti yang dinyatakan KPK, menurutnya tidak bisa dibenarkan. Sebab penghitungan kerugian negara harus jelas sebelum menyangka seseorang melakukan dugaan korupsi.
Bahkan, karena merasa tidak bersalah dan diperlakukan tidak adil oleh KPK, SDA menolak surat perintah penahanan yang diajukan KPK beserta berita acara pemeriksaannya. SDA juga menengarahi ada unsur balas dendam atas penahanannya.
"Saya ditahan mulai hari ini, bisa jadi balas dendam (KPK) karena saya melakukan praperadilan," ujarnya.
Sementara, Priharsa Nugraha, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK menyatakan, penahanan terhadap SDA dilakukan berdasarkan alasan subyektifitas dari penyidik yakni adanya kekhawatiran terhadap tersangka akan menghilangkan alat bukti, melarikan diri, mempengaruhi saksi.
Dua puluh hari ke depan, SDA akan menghuni Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta. KPK resmi menetapkan SDA sebagai tersangka kasus ini pada 22 Mei 2014. SDA diduga menyalahgunakan wewenang saat menjabat sebagai menteri Agama.
Ia diduga melakukan korupsi dalam biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), pengadaan pemondokan, transportasi, katering, serta pemberangkatan haji pejabat dan sejumlah tokoh dengan menggunakan dana masyarakat.
KPK menemukan banyak anggota DPR yang diduga ikut dalam rombongan yang memanfaatkan sisa kuota calon jamaah haji. Selain itu, keluarga menteri dan pejabat Kemenag juga diduga ikut dalam rombongan itu. Total jumlah kuota haji yang disalahgunakan diperkirakan mencapai 100 orang.
Atas perbuatannya, SDA dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 dan juncto pasal 65 KUHPidana
KPK kemudian melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Lembaga antikorupsi itu akhirnya mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk tersangka dugaan korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji, Suryadharma Ali (SDA). Sprindik itu ditandatangani 24 Desember 2014.
Dalam sprindik baru itu SDA disangka dengan kasus yang sama. Pasal yang disangkakan pun sama persis dengan kasus sebelumnya. Hanya saja, di kasus yang baru, mantan menteri Agama itu diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam waktu penyelenggaraan yang berbeda yakni 2010-2011.

Dianggap sewenang-wenang, SDA bahkan sempat mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun gugatannya ditolak hakim yang menilai, penetapan tersangka bukan merupakan obyek praperadilan. [islamaktual]

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment

Visit Us


Top