Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


Sejak dikeluarkannya UU perbankan syariah, kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap keberadaan Lembaga Keuangan Syariah menjadi kian besar dan bertambah. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah kuantitas Lembaga Keuangan Syariah yang berdiri dan siap melayani masyarakat Indonesia. Menurut data statistik Bank Indonesia, jumlah jaringan kantor perbankan syariah tiap tahunnya bertambah. Saat ini (terhitung dari 2007-September 2013) mencapai 2.908 kantor atau meningkat 23%.
Melihat dari perkembangan yang baik tersebut, masyarakat Muslim Indonesia perlu memahami skema serta mengerti hubungan antara nasabah dan bank pada setiap akad. Dengan harapan, setelah mendapatkan pemahaman yang benar akan timbul loyalitas terhadap perbankan syariah.
Pada kesempatan ini penulis membahas akad qard yang merupakan implementasi dari rekening tabungan, dimana pihak perbankan secara bebas bisa memanfaatkan dana nasabah. Kemudian secara pribadi pihak bank siap bertanggung jawab dan mengembalikan dana itu kepada nasabah (pemilik dana) terutama ketika diambil.
Akad Qard
Secara bahasa, qard berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk isim mashdar dari kata kerja qaradha yang artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan pinjaman (muqridh) memotong sebagian hartanya untuk diberikan (pinjam) kepada orang yang membutuhkan pinjaman (muqtaridh).
Secara terminologi, qard adalah transaksi simpan-meminjam antara dua belah pihak (muqridh dan muqtaridh) dimana pihak muqtaridh berkewajiban mengembalikan harta yang dipinjamnya dan bukan berupa sesuatu (barang) yang dulu diterimanya.
Pengertian menurut madzhab Hanafi, qard adalah harta yang diberikan kepada orang lain berupa harta mitsli (memiliki kadar dan ukuran) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan persis seperti apa yang diterimanya. Sedangkan menurut Hanbali, qard adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya (Muslich, A.W, 2010: 273-274). Makna qard yang demikian inilah yang disepakati oleh ulama fiqih empat madzhab (Ensiklopedi, 1978 : 33/112).
Landasan Syariah Qard
Firman Allah SwT:
2_245 - 2.png
Siapakah yang mampu memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah, tidak minta imbalan pada manusia), maka Allah akan memperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” (QS. al-Baqarah [2]:245).
Allah SwT berfirman : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. al-Hadid [57]:11).
Firman Allah yang bermakna sama yaitu memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik termaktub dalam QS. al-Hadid [57]:18; Qs. at_taghabun [64]:17; dan QS. al-Muzammil [73]:20.
Makna memberikan pinjaman kepada Allah dalam ayat tersebut yaitu menolong hamba Allah yang membutuhkan atau fakir miskin dengan tidak mengharapkan imbalan, yang demikian itu adalah kebajikan dan termasuk sedekah. Rasulullah saw bersabda: Dari Ibn Mas’ud berkata, “Sesungguhnya Nabi saw bersabda: ‘Tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama’.” (HR. Ibnu Majah).
Dalam Hadits lain disebutkan: Dari Anas bin Malik ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pada malam aku diisra’kan aku melihat di atas pintu surga tertulis ‘Sedekah akan dikalikan menjadi 10 kali lipat, dan memberi pinjaman dengan delapan belas kali lipat’. Maka aku pun bertanya: “Wahai Jibril, apa sebabnya memberi hutang lebih utama daripada sedekah?” Jibril menjawab: “Karena saat seorang peminta meminta, (terkadang) ia masih memiliki (harta), sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena ada butuh.” (HR. Ibnu Majah).
Selain al-Qur’an dan Hadits, para ulama sepakat (berijma’) menyatakan diperbolehkannya akad qard.
Tanggung Jawab dalam Qard
Menurut Abu Hanifah, qard baru berlaku dan mengikat apabila barang sudah diterima. Apabila seseorang meminjam barang dan ia telah menerimanya, maka barang tersebut telah menjadi miliknya dan berkewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan barang mitsly.
Madzhab Maliki berpendapat, hukum qard seperti hibah, shadaqah dan ‘ariyah. Artinya hukumnya berlaku setelah ijab qabul, meskipun muqtaridh belum menerima barangnya. Muqtaridh boleh mengembalikan persamaan (serupa) dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya apabila barang tersebut belum berubah (bertambah atau berkurang). Apabila bertambah atau berkurang, muqtaridh wajib mengembalikan barang yang serupa dengan yang dipinjamnya.
Menurut pendapat yang shahih dari ulama Syafi’i dan Hanbali, kepemilikan qard berlaku apabila barang sudah diterima. Dilanjutkan oleh madzhab Syafi’i, muqtaridh mengembalikan barang yang sama kalau barangnya mitsly (bisa diukur/takar). Tapi jika barangnya qimy (bisa dinilai), maka ia mengembalikannya dengan barang yang senilai. Hal ini dilandaskan pada Hadits Abu Hurairah, Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya sebaik-baik orang adalah yang terbaik dalam menunaikan hutang.” (HR. Bukhari).
Apakah Ada Ketetapan Tempo?
Menurut pendapat Imam Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal tidak ada khiyar dalam akad qard sebagaimana tidak ada pembatasan tempo. Salah satu dari yang mengadakan transaksi boleh membatalkan akad. Menurut jumhur (mayoritas) ulama, pembatasan tempo dalam akad qard tidak diperbolehkan. Karena hal tersebut memicu terjadinya denda atau kata lain riba. Tapi menurut Imam Malik diperbolehkan pemberian batas tempo, tergantung kesepakatan antara Muslimin (Zuhaili, 1985:722). Dengan dalil “antar-orang Muslim harus menunaikan syarat, selama syarat tersebut tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.” (HR. Tirmidzi).
Mengambil Untung dari Qard
Madzhab Hanafi menyatakan bahwa setiap pinjaman yang dimintai kelebihan atau keuntungan, hukumnya haram. Tapi apabila tidak disyaratkan yang demikian maka hukumnya boleh. Begitu juga hukum pemberian hadiah (Zuhaili, 1985:725). Menolak pemberian lebih dari muqtaridh menurut Syafi’iyah makruh. Sedangkan menurut Hanafiyah boleh. Sedangkan menurut madzhab Maliki hukumnya haram. Landasan atas larangan mengambil keuntungan dari pinjaman adalah riwayat dari Ubay bin Ka’ab dan Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas; bahwa mereka melarang mengambil untung dalam pinjaman.
Disebutkan dalam kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu karya Dr Wahbah Zuhaili bahwa dana tabungan akadnya adalah qard (Zuhaili, 1985:726-727).
Kesimpulan
Setelah mencermati definisi qard di atas, maka sangat sesuai dengan karakter penghimpunan dana di lembaga keuangan. Bahwa terdapat mekanisme simpanan sukarela atau pinjaman sukarela dari nasabah kepada bank. Dalam hal ini, pihak nasabah sebenarnya meminjamkan dana (sebagai muqridh) ke pihak bank (sebagai muqtaridh). Bukti dari berlakunya akad qard dalam rekening tabungan ditunjukkan oleh empat hal berikut:
  1. Lembaga bertindak sebagai pemohon bantuan dana dari segenap masyarakat, melalui bagian pemasaran;
  2. Lembaga tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan berupa bonus kepada masyarakat. Demikian juga masyarakat tidak boleh mengharapkan bagi hasil, karena tabungan bukan akad mudharabah.
  3. Lembaga dapat menetapkan permintaan bantuan dana kepada masyarakat berupa biaya administrasi yang terkait langsung dengan biaya pendataan dan pengelolaan.
  4. Lembaga Syariah menjamin sepenuhnya dalam pengembalian dana masyarakat jika sewaktu-waktu akan diambil.

Wallahu a’lam. [islamaktual/sm/muftiafif]

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment

Visit Us


Top