Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


Kehidupan pers di Indonesia tak pelak dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia saat ini. Pers dianggap sebagai wadah kontrol terhadap setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah. Akan tetapi, pers sebagai sebuah lembaga, dalam melakukan pemberitaan memiliki aturan serta kode etik. Terlebih, sebagai produk jurnalistik, pers mesti bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pers Islam sebagai sebuah entitas pers nasional mestilah juga mengusung pers yang sesuai dengan kode etik dan aturan.
Ketua Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia, Muhammad Antoni, mengatakan, sejatinya setiap pers Islam, baik cetak maupun online dalam bekerja sudah memenuhi standar jurnalistik. Karena, pengertian jurnalistik sendiri adalah meneruskan tugas kenabian dengan menyampaikan kabar gembira yang bisa menyelamatkan umat, dalam hal ini pembaca.
"Karena hal itu terkait dengan prophetic journalism. Kita menyiarkan berita-berita tersebut tidak hanya cover both sides, tapi juga triple sides," katanya seperti dikutip republika.co.id.
Sebuah jurnalis Islam yang profesional adalah yang merujuk pada nilai prophetic journalism. "Tidak ada berita bohong dan fitnah yang disampaikan kepada khalayak," ujarnya.
Kalau wartawan menyiarkan berita bohong dan fitnah, maka dengan sendirinya wartawan itu gagal menjalani profesi jurnalistik. Sekali menyiarkan berita bohong, maka wartawan itu tak lagi layak disebut sebagai penyampai kebenaran ujarnya.
Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan, ada standar tersendiri sebuah media layak disebut lembaga pers atau bukan. "Minimal ada tiga hal yang harus ia penuhi," kata Bagir. Pertama, memenuhi unsur badan hukum pers sesuai dengan UU No 40 Tahun 1999. Kedua, memenuhi kode etik jurnalistik, dan terakhir, memegang teguh prinsip jurnalistik.
Bagir berpendapat, tidak perlu ada dikotomi antara pers Islam atau tidak. Menurutnya yang terpenting adalah setiap lembaga pers menaati aturan yang ada dalam UU Pers dan kode etik jurnalistik. "Kalau sesuai peraturan, mau isi medianya tentang Islam saja juga tidak masalah," katanya.
Menurutnya, pers yang berorientasi pada Islam harus mencerminkan apa sebenarnya visi misi Islam itu sendiri. "Islam itu adalah rahmat bagi semua orang," ucap Bagir.
Islam, dalam kacamata Bagir, adalah agama yang menaruh perhatian yang tinggi terhadap hubungan sesama manusia. "Misalnya tidak dikatakan beriman kalau perut tetangganya masih lapar, itu kan prinsip kemanusiaan yang luar biasa," katanya memaparkan.
Nilai-nilai sosial seperti itulah yang semestinya dikedepankan media yang berorientasi Islam. "Barangkali pers Islam akan jauh lebih berharga kalau berbicara tentang fenomena-fenomena kehidupan ini ditinjau dari perspektif bagaimana Islam mewujudkan keadilan dan kemakmuran," katanya.
Bagir juga menyampaikan, akan lebih bagus semangat membela Islam diikuti dengan pemahaman ilmu jurnalistik yang baik. "Karena kalau semangat tidak diikuti ilmu, beritanya menjadi ngawur," katanya.
Dalam menilai lembaga pers, Bagir menyebut, setiap tahun lembaganya mengeluarkan buku yang berisi daftar lembaga pers yang terdaftar di Dewan Pers. Bagir menegaskan, media yang tidak ada dalam daftar tersebut, tidak diakui Dewan Pers sebagai lembaga pers. "Meskipun ada kekurangan dari data itu, tapi acuannya buku tersebut," katanya memaparkan.
Ia menyebut, 22 situs Islam yang diblokir oleh Kemenkominfo sampai sekarang tidak terdaftar di Dewan Pers sehingga tidak dinaungi oleh lembaganya.
Sementara itu, pendapat berbeda diungkapkan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono. Menurutnya, sebuah lembaga pers tidak wajib mendaftar di Dewan Pers agar mendapat pengakuan resmi. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sebut Margiono, hanya disyaratkan agar lembaga pers berbadan hukum.
"Harus berbadan hukum, dan sebaiknya terdaftar di Dewan Pers. Kalau soal terdaftar di Dewan Pers, itu masih bisa ditoleransi," kata Margiono.
Adapun bila situs-situs itu diketahui menjalankan aktivitas jurnalistik tanpa berbadan hukum, lanjut Margiono, hak mereka menyatakan pendapat dan pikiran masih harus dilindungi. Kalaupun pemerintah menemukan adanya pelanggaran atau ancaman terhadap keutuhan negara, maka pemerintah harus transparan menanganinya.

"Jadi, kalau dia (situs-situs) melakukan kegiatan jurnalistik, itu aktivitas saja. Tapi, hak tiap orang untuk menyatakan pendapat, pikiran, aspirasi, itu dilindungi konstitusi. Kalau pemerintah menganggap ada yang melanggar undang-undang, jelaskan yang mana?" tutur dia. [islamaktual]

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment

Visit Us


Top