Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


Rencana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mengajukan Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme ditanggapi negatif beberapa pihak. Direktur The Community Islamic Ideological Analysis (CIIA), Harits Abu Ulya menyatakan ketidak sepakatannya tentang ide revisi tersebut.
Pasalnya, jika revisi UU Terorisme ini berhasil dilakukan, umat Islam akan semakin terdzalimi. Hal ini dikarenakan pemerintah akan lebih represif menindak elemen-elemen yang dianggap memiliki benang merah  dengan terorisme, lebih khusus lagi umat Islam.
“Dengan UU terorisme yang ada saja banyak melahirkan kezaliman terhadap umat Islam, apalagi kalau mereka punya payung legal untuk bertindak lebih dari itu,” kata Harits kepada seperti dikutip islampos.com, Jum’at (10/4) lalu.
Pengamat kontra terorisme ini juga menambahkan, revisi UU terorisme sudah direncanakan untuk masuk program legislasi nasional. Dengan revisi UU Terorisme, Harits menduga pemerintah akan merasa lebih punya payung hukum untuk bertindak lebih represif dan hal itu tinggal menunggu momentum saja. Karena selama ini penafsiran terorisme selalu mutlak versi negara.
Dengan begitu, pemerintah akan sangat mudah mengkriminalisasi ulama dan da’i hanya karena dianggap menyampaikan pemikiran kontra mainstream atau dianggap menginspirasi orang melakukan tindakan kekerasan.
Selain itu, kekerasan yang dikaitkan dengan terorisme akan dengan mudah disematkan kepada individu atau kelompok-kelompok gerakan Islam.
Tak hanya individu dan umat Islam yang akan jadi korban revisi UU ini, media-media Islam juga kembali terancam pemblokiran jika pemerintah resmi merevisi Undang-Undang  UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme.
“Ini juga dengan mudah kembali disasarkan kepada media Islam yang kontennya ditafsirkan secara subyektif oleh pemerintah (BNPT) sebagai pemantik kekerasan,” tukas dia.

Menurut Harits, umat Islam, para intelektual serta para tokoh Muslim harus ikut mencermati langkah legislasi yang diinisiasi oleh pemerintah dan terkesan akan diaminkan oleh DPR tersebut. Karena bagi umat Islam yang memahami politik, langkah BNPT melakukan revisi ini cukup menjadi "early warning" bagi dinamika dakwah dan kekuatan politik Umat Islam ke depan di Indonesia pungkas Harits. [islamaktual]

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment

Visit Us


Top