Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


Wacana melegalkan PSK dengan membuat lokalisasi serta melakukan sertifikasi pada PSK memantik reaksi keras umat Islam. Salah satunya organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah.
Dr. H. Abdul Mu`ti, M.Ed Sekretaris PP Muhammadiyah mengaku terkejut dengan wacana yang digulirkan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok) itu. Abdul Mu;ti juga menyatakan akan keras menolak wacana tersebut.
“DPRD DKI Jakarta dengan segala kewenangan dan hak-haknya harus mengawal agar rencana ini dihentikan,” ujarnya, Senin (27/4) dikutip republika.co.id.
Sikap Muhammadiyah, ditambahkan oleh Abdul Mu’ti sudah jelas menolak adanya prostitusi. Saat era Sutiyoso menjabat Gubernur DKI, Muhammadiyah saat itu juga melakukan pengawalan. Seperti diketahui sebelumnya, Gubernur Sutiyoso pernah melakukan penutupan lokalisasi di Kramat Tunggak, Jakarta Utara.
Demikian juga ketika Walikota Surabaya, Tri Risma Harini menutup lokalisasi Dolly. Muhammadiyah juga melakukan hal yang sama ujar Mu’ti.
“Jadi, kalau Ahok sampai melegalkan prostitusi di Jakarta, Muhammadiyah tidak akan tinggal diam,” lanjutnya.
Menurut Mu’ti, solusi bagi permasalahan prostitusi itu sendiriadalah penerapan hukum yang konsekuen dan bukan malah melakukan legalisasi prostitusi.
“Prostitusi adalah perbuatan yang melanggar hukum, jadi harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Dijelaskan Mu’ti, dalam pasal 296 KUHP, sudah sangat jelas disebutkan adanya sanksi bagi siapa saja yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, serta menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Seperti diketahui sebelumnya, Ahok sempat melontarkan wacana untuk membuat lokalisasi bagi para PSK serta membuat sertifikasi bagi PSK. Wacana ini menurut Ahok berkaca pada bentuk lokalisasi yang ada di Filipina. [islamaktual]

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment

Visit Us


Top