Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


Jihad Konstitusi yang dijalankan Persyarikatan Muhammadiyah pada beberapa Undang-Undang ternyata mendapati jalan terjal. Hal ini diakui sendiri oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Dr Din Syamsuddin, MA. Din mengakui bahwa pasca Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan gugatan Muhammadiyah terhadap UU Migas No 22 Tahun 2001 dan UU No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Muhammadiyah kerap mendapatkan 'tekanan' dari negara asing.
Hal itu diungkapkan Din saat membuka Seminar Pra-Muktamar di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, Selasa (14/4) kemarin. Din mengatakan, sejumlah perwakilan negara asing seperti Amerika Serikat, Inggris dan Prancis bahkan sengaja mengunjunginya untuk mempertanyakan lantas merasa keberatan dengan upaya Muhammadiyah tersebut. "Dalam bahasa diplomasi itu ancaman," ungkapnya seperti dikutip republika.co.id.     
Padahal, menurut Din, 'jihad konstitusi' yang dikobarkan Muhammadiyah tersebut sejalan dengan UUD 1945 dan berangkat dari semangat untuk menegakkan konstitusi serta menjaga kedaulatan negara. Dengan dikabulkannya gugatan kedua UU tersebut oleh MK, maka pendayagunaan migas dan air, manfaatnya harus benar-benar dirasakan rakyat.
Sejak bergulirnya reformasi tahun 1998, menurut Din, terdapat 115 produk UU yang dianggap merugikan umat Islam dan juga rakyat Indonesia serta dapat meruntuhkan kedaulatan negara. Ia menyebut produk UU tersebut sangat kental nuansa Letter of Intent Dana Moneter Internasional (IMF) karenanya mendesak untuk segara direvisi. Menurutnya, akan butuh 20 tahun untuk melakukan koreksi terhadap semua itu.

Bahkan, dalam waktu dekat Muhammadiyah akan kembali mengajukan gugatan ke MK tiga UU sekaligus yaitu UU Penanaman Modal Asing No 25 Tahun 2007, UU No 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa, dan UU No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. [islamaktual]

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment

Visit Us


Top