Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


Pada hari Senin (16/3) kemarin, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Djan Faridz resmi mendaftarkan susunan baru kepengurusan hasil Muktamar Jakarta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).
Triana Dewi Seroja, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP PPP kubu Djan Faridz menyatakan bahwa pendaftaran susunan baru kepengurusan ini menyusul dibatalkannya SK Menkumham oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan keluarnya putusan PTUN, maka kepengurusan PPP versi Romahurmuziy yang sebelumnya diakui KemenkumHAM dinyatakan tidak sah.
PPP versi Djan Faridz berharap MenkumHAM Yasonna Laoly bisa menerima pendaftaran susunan pengurus milik mereka, setelah dikeluarkannya hasil sidang PTUN ini, serta membatalkan SK kepengurusan PPP versi Romahurmuziy ujar Triana di Kantor KemenkumHAM kemarin.
Triana juga berharap, Yasonna bisa segera mengesahkan kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan mantan menteri Perumahan Rakyat tersebut. Jika tidak segera disahkan, kata dia, akan terjadi kekosongan kepemimpinan dalam partai berlambang Ka'bah tersebut.
"Jadi untuk menghindari kekosongan kepengurusan pada PPP, kami berharap menteri (Yasonna) mematuhi putusan PTUN," lanjutnya.
Sementara di lain tempat, Ferdinan Siagian Kepala Biro Humas dan Kerja sama Luar Negeri Kemenkumham menyatakan telah menerima berkas surat pendaftaran kepengurusan PPP versi Djan Faridz tersebut. Surat itu, nantinya akan diserahkan langsung ke Menkumham, Yasonna Laoly. akan tetapi, Ferdinan tidak bisa memastikan kapan menteri akan merespon pendaftaran tersebut.
"Mengenai keputusan kita liat nanti ya. Pak Menteri (Yasonna) sedang di Menko Perekonomian, tapi nanti kita langsung serahkan," ujarnyanya.

Kepala Biro Hukum PPP, Nana Suharatna mengatakan pihaknya mendesak Menteri untuk segera mencabut gugatan banding dan mengesahkan kepengurusan Djan Faridz sebagai pengurus PPP yang sah. Nana juga memperingatkan Yasonna apa yang dilakukan KemekumHAM merupakan pelanggaran hukum karena hasil putusan PTUN sudah incraht. [islamaktual]

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment

Visit Us


Top