Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


Kasus unjuk rasa puluhan siswa SD Negeri Jubel Lor Lamongan berbuntut panjang. Hal ini dikarenakan ada fakta bahwa aksi unjuk rasa para siswa ini ditunggangi oleh oknum guru setempat.
Kepala Sekolah SDN Jubel Lor, dua orang Guru Agama, dan Perwakilan wali murid dikumpulkan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Jalan Lamongrejo. Kedatangan mereka guna menyelesaikan masalah aksi siswa SDN Jubel Lor, Kecamatan Sugio pada Senin (9/3) kemarin. Kepala Sekolah SDN Jubel Lor, Samsul Huda, dianggap melakukan pelarangan siswa memanfaatkan salah satu ruangan di sekolah untuk tempat shalat.
Perwakilan wali murid Joko Budiono serta Guru Agama Ainur Rofiq dan Madholip diterima Kepala Kesbangpol, Sujito, Kasi Intel Kejari, Arvan Halim, Kasat Intel Polres, AKP Aris Wahyudi, perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Ghozali. Pihak sekolah, ikut hadir Kepala Sekolah Samsul Huda, Kepala UPT Purdono, Camat Sugio, Cacuk Cahyo Purnomo. Pemanggilan ini adalah upaya untuk menjembatani agar kegiatan keagamaan, seperti salat Dhuha dan Dhuhur yang memanfaatkan ruangan sekolah itu bisa dipakai kembali.
Menurut Ainur Rofiq dan Madholip Guru agama di SDN Jubel Lor, unjuk rasa para siswa dilakukan karena ada larangan dari kepala sekolah. “Padahal saat Kepala Sekolah dipegang Pak Purwanto tidak pernah ada masalah, Namun saat dipegang Samsul Huda, ternyata banyak masalah dan tantangan,” ungkapnya seperti dikutip dari sangpencerah.com.
Pertama, adzan Dhuhur dipersoalkan karena dianggap mengganggu jam pelajaran. Padahal saat masuk adzan Dhuhur itu sudah diluar jam pelajaran. Kedua pemakaian pengeras suara juga dipersoalkan, hingga beberapa kali harus dipindah - pindah, hingga ada dermawan yang memberikan bantuan pembelian pengeras suara. Ketiga pemakaian air wudlu juga disabotase, termasuk pintu kamar kecil selalu dikunci dan tidak ada yang pernah mengakui siapa yang mengunci. Dan kepala sekolah juga melarang siswa untuk berjamaah di ruangan sekolah. Rofiq menyatakan siap dipecat demi memperjuangkan kegiatan keagamaan di sekolah tempatnya mengajar, walau hanya guru GTT (Guru Tidak Tetap), tegasnya.
Sementara itu perwakilan wali murid Joko Budiono, memberikan pernyataan bahwa dari zaman Joko bersekolah disitu memang sudah biasa diadakan kegiatan sholat, dan kegiatan positif. “Terkait masalah intern kepala sekolah dan guru saya tidak ikut campur, hanya saja kegiatan sholat itu positif kenapa kok dilarang,” terang Joko.
Saat giliran kepala sekolah SDN Jubel Lor Samsul Huda diberi kesempatan,Samsul menegaskan tidak pernah ada larangan kepala sekolah tentang pelaksanaan kegiatan Sholat Dhuha dan Dzuhur disekolahnya. Apa lagi kegiatan mengaji yang ditangani kedua guru agama, Samsul Huda sebenarnya tidak pernah mempermasalahkannya.
Saya hanya meminta pelaksanaan sholat Dhuha dilaksanakan pada jam istirahat, dan dijadwal sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa kata Samsul Huda.
Namun, Samsul menambahkan bahwa Ainur Rofiq dan Madholip rencananya hendak mendirikan masrasah diniyah (Madin) di SD Negeri Jubel Lor saat pulang sekolah, padahal di desa sudah ada TPQ, dan pihak TPQ merasa keberatan dengan rencana kedua orang guru tersebut.
Dari keterangan beberapa pihak sudah dapat disimpulkan dan lebih jelasnya saat salah satu bukti yaitu penggalangan tandatangan yang dimintakan kepada 62 wali murid tanpa kop dan hanya kertas kosong tanpa ada isinya apapun. Namun setelah 62 wali murid tanda tangan, tiba – tiba ada format tulisan surat pernyataan menolak kepemimpinan Samsul Huda.
Menurut Kepala sekolah Samsul Huda “Format tulisan dibuat oleh Mandholip dan saat lembaran kertas diajukan ke sejumlah wali murid untuk tanda tangan dalam keadaan kosong tanpa format apapun,” ucapnya.
Sejumlah saksi wali murid yang dihadirkan membenarkan temuan Samsul Huda, dan memastikan saat mereka dimintai tanda tangan kertasnya masih kosong. Dari situ terbukti bahwa tanda tangga tersebut adalah persetujuan yang disebar guru agama Ainur Rofiq dan Mandholip ditujukan kepada wali murid santri diniyah, tanda tangan tersebut terkait dengan adanya dana bantuan untuk diniyah senilai 2 Milyar lebih untuk Madrasah diniyah di Kabupaten Lamongan.
Temuan itu akhirnya mementahkan semua penjelasan Ainur Rofiq dan Mandholip bahwa ada larangan untuk melakukan sholat itu. Sehingga pernyataan keduanya dianggap tidak benar. “Saya beragama Islam dan tidak pernah melarang kegiatan tersebut,” tegas Kepala Sekolah menjawab pertannyaan kedua Guru Agama itu.
Samsul menyatakan tetap memberikan fasilitas dan tidak pernah melarang jamaah sholat, hanya dilaksanakan pada jam istirahat dan usai sekolah.
Dari kurang komunikasi antara guru beserta kepala sekolah akhirnya kedua belah pihak tersebut dicapai ishlah, Ainur Rofiq dan Mandholip mengakui kebenaran penjelasan sang kepala sekolah. Merasa bersalah kedua guru agama ini akhirnya meminta maaf dan diwujudkan dengan saling jabat tangan. Kepala Kesbangpol, Sujito berharap pertemuan ini sebagai bentuk penyelesaian dan tidak ada permasalahan lagi dikemudian hari.

Hanya gara-gara ingin mendirikan Madrasah Diniyah (Madin) yang dianggarkan pada tahun ini sebesar Rp 11.954.490.000 dan sebesar Rp 1.926.000.000 diantaranya merupakan dana dari Pemkab Lamongan hingga mencapai 2 miliar, dua oknum guru agama ini menghembuskan isu bahwa ada larangan memanfaatkan salah satu ruangan di sekolah untuk tempat sholat untuk siswa SDN 1 dan 2 Jubel Lor, Kecamatan Sugio, hingga siswa SD menggelar aksi demo, Senin (9/3) kemarin. [islamaktual]

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment

Visit Us


Top