Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari menyatakan meski keputusan pra peradilan yang memutuskan penetapan status tersangka terhadap Komjen Budi Gunawan (BG) tidak sah, Presiden Joko 'Jokowi' Widodo tidak mempunyai kewajiban melantik BG sebagai kapolri. “Gak ada kewajiban. Apalagi sikap persetujuan DPR RI, itu tidak bermakna dia (BG) sah menjadi Kapolri,” demikian dijelaskan Feri Senin (16/2) seperti dikutip republika.co.id.
Dalam Hukum Tata Negara, persetujuan itu artinya membatasi kekuasaan mutlak presiden saja. Akan tetapi, lanjut Feri, setelah ada keputusan pra peradilan itu, kekuasaan di tangan Presiden Jokowi.
Jadi, menurutnya keputusan pra peradilan ini belum final, akan jadi hak prerogatif Presiden apakah BG jadi dilantik atau tidak.
Feri masih menyimpan harapan besar bahwa Presiden Jokowi akan berada di barisan bersama rakyat, bukan malah berada bersama barisan partainya.
"Jadi memperjuangkan amanat rakyat, bukan amanat partainya. Salah satunya dengan tak melantik BG," katanya.
Sementara itu, anggota Tim Sembilan, Bambang Widodo Umar menyatakan sikap Tim Sembilan tetap tidak berubah meski pra peradilan menyebut status tersangka BG tak sah. Bambang menyatakan Tim Sembilan tetap menolak pelantikan BG menjadi Kapolri.
Alasannya, menurut Bambang bahwa ini terkait dengan etika dan moral. Dia menyatakan di atas hukum formil ada yang dinamakan etika. "Itu alasan kami sejak awal menyarankan presiden untuk tidak melantik BG," sambung Bambang.
Bambang masih berharap presiden melaksanakan rekomendasi dari Tim Sembilan. Hal ini, kata Bambang, karena dia yakin presiden akan lebih mengutamakan suara yang berkembang di masyarakat.

Seperti diberitakan sebelumnya, sidang pra peradilan yang dipimpin Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan sebagian gugatan pihak BG. Hakim menilai penetapan tersangka oleh KPK kepada BG adalah tidak sah. Dengan demikian, otomatis sprindik KPK terkait penetapan tersangka BG dianggap tidak sah dan tak berdasar secara hukum. [islamaktual]

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment

Visit Us


Top