Berita

KAJIAN

IQTISHOD

ARTIKEL

KHAZANAH

Kesehatan

Muslimah

Iptek

Download


Dikabulkannya permohonan Judicial Review UU Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air oleh Mahkamah Konstitusi disambut dengan syukur oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Din Syamsuddin, MA. Hal itu diungkapkan beliau Senin (23/2) kemarin di Aula Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng Raya 62 Jakarta.
“Dengan dibatalkannya UU tersebut, kami mendesak semua pihak terkait untuk membatalkan kontrak-kontrak kerjasama perusahaan swasta asing maupun dalam negeri. Selanjutnya perusahaan tersebut harus dikuasai oleh negara,” demikian ujar Din seperti dikutip hidayatullah.com.
Permohonan judicial review itu sendiri merupakan perjuangan yang digagas oleh  Muhammadiyah, Al-Wasliyah, serta sejumlah tokoh perorangan seperti Rahmawati, AM Fatwa, dan Marwah Daud. Dengan keluarnya keputusan MK tersebut, maka Undang-Undang nomor 11 tahun 1974 dinyatakan berlaku kembali.
Din mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah mendengar suara dan aspirasi rakyat dengan pertimbangan berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945.
Beliau juga menambahkan, bahwa dalam Undang-undang Dasar tahun 1945, sumber daya alam harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, Muhammadiyah mendesak agar DPR dan pemerintah segera membahas undang-undang baru tentang sumber daya air yang sesuai dengan konstitusi dengan semangat yang berkeadilan dan untuk kemakmuran rakyat.
“Proses pengajuan judicial review dilakukan dengan sangat sistematis, melalui sejumlah tahapan, seperti riset yang dibantu oleh sejumlah akademisi dari beberapa universitas,” ungkap ketua tim Advokad Muhammadiyah Saiful Bahri.
Dia mengaku bahwa Muhammadiyah telah berhasil membuktikan adanya kerugian konstitusional yang diderita oleh rakyat, khususnya di daerah sekitar pembuatan air mineral. Tak hanya itu, Mahkamah Konstitusi juga memperluas kewenangannya dengan membatalkan enam PP, dengan demikian paska putusan MK ini secara otomatis Dewan Air Nasional juga dibubarkan.
Sementara itu Dr. Erwin Ramadhan menyatakan, “Jihad konstitusi ini dilakukan karena menyangkut hak konstitusi rakyat terhadap air. Jangan sampai kita mau minum harus beli dari orang lain, apalagi dari perusahaan asing.” Padahal menurut Erwin, air ini kita yang memilikinya.
PP Muhammadiyah selama ini telah mempelopori jihad konstitusi. Dengan keberhasilan ini, Muhammadiyah akan terus bertekad untuk terus menggerakkan kedaulatan nasional.

Seperti diketahui sebelumnya, sedikitnya tiga UU yang diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi berhasil dimenangkan oleh Muhammadiyah yaitu UU Migas, UU Rumah Sakit dan terakhir UU Ormas. Dakwah via meja persidangan MK memiliki peran yang strategis mengingat Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga Yudisial yang memiliki kewenangan memutus gugatan terhadap produk UU yang dihasilkan DPR dan Pemerintah, putusan MK ini bersifat Final dan mengikat artinya sudah menjadi putusan akhir dalam sistem ketatanegaraan kita. [islamaktual]

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Post a Comment

Visit Us


Top